Jokowi Diminta Awasi Lembaga yang Ambil Untung dari Kasus Corona

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR Adian Napitupulu melakukan jumpa pers terkait berita foto Koran Tempo dengan judul Bobo Siang, di Jakarta, 9 November 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Anggota DPR Adian Napitupulu melakukan jumpa pers terkait berita foto Koran Tempo dengan judul Bobo Siang, di Jakarta, 9 November 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta-Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengawasi lembaga negara agar tidak mencari untung dalam penjualan alat tes penyakit akibat virus corona (Covid-19). Menurut Adian pengawasan ini harus dilakukan seketat-ketatnya.

    "Presiden perlu mengawasi lebih ketat dan seketat-ketatnya lembaga-lembaga negara, apakah itu kementerian dan lembaga terkait ataupun BUMN, agar tidak mencari untung dari alat-alat medis terkait virus Corona," kata Adian dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Maret 2020.

    Adian juga berharap semua pihak, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, DPRD, hingga kelompok masyarakat sipil turut mengawasi harga alat tes Covid-19 yang didistribusikan lembaga negara. Dia meminta setiap pihak menggunakan hak dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan tersebut.

    Adian berujar saat ini sudah banyak kasak-kusuk para spekulan terkait alat tes Covid-19 produk berbagai negara. Dia mengaku mendapat informasi ada pedagang yang menjual secara online dengan harga di atas Rp 1 juta per alat tes. Adian mendesak negara mengawasi harga jual alat medis, apalagi di tengah epidemik corona ini.

    Anggota Komisi I DPR ini mengaku paham jika pedagang mengambil untung asalkan tak terlalu besar. Namun ia menganggap tidaklah terpuji jika lembaga negara yang melakukan hal tersebut di tengah kesulitan masyarakat saat ini.

    "Jika ada lembaga lembaga negara yang di kemudian hari diketahui mengambil keuntungan dan menggunakan penderitaan rakyat sebagai bisnis maka tentunya itu tindakan yang sangat tidak terpuji bahkan bisa dikatakan mengkhianati konstitusi," ujar Adian.

    Adian pun meminta Presiden Jokowi tak ragu menindak para pelaku bila itu terjadi. Ia melanjutkan, harga tes Covid-19 saat ini seharusnya sudah disubsidi negara sehingga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pemerintah melalui Kementerian BUMN memang akan mendatangkan 500 ribu alat uji Covid-19 dari Cina. Impor ini dilakukan oleh PT RNI (Persero). Nantinya, alat uji ini akan didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengklaim harga alat uji ini tak semahal tes di rumah sakit sejauh ini, tetapi tak membeberkan berapa harga satuannya.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.