TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menyiapkan satu pesawat untuk mengambil alat-alat kesehatan ke Shanghai, Cina, sehubungan dengan wabah virus Corona. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan, pesawat yang disiapkan atas perintah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu
adalah Hercules C130. "Satu pesawat C130," kata Sisriadi kepada Tempo, Jumat, 20 Maret 2020.
Sisriadi mengatakan pesawat itu direncanakan berangkat ke Shanghai besok, Sabtu, 21 Maret 2020. 18 kru yang akan turut dalam penerbangan itu. Namun, waktu tepat keberangkatan hingga kini masih dikoordinasikan.
Mabes TNI masih merampungkan urusan izin terbang dengan otoritas penerbangan Cina. "Saat ini Mabes TNI sedang meyelesaikan pengurusan flight clearance dengan otoritas penerbangan negara terkait," ujar dia.
Sebelumnya, permintaan penyiapan pesawat ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Permintaan itu tertuang dalam surat Nomor B/667/M/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020.
Dalam surat, tertulis bahwa langkah ini berdasarkan hasil rapat terbatas pimpinan Presiden RI pada 16 Maret 2020 pukul 10.00 WIB tentang penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 dan hasil koordinasi Wakil Menteri Pertahanan dengan Kantor Staf Presiden dan informasi perusahaan IMIP Jakarta pada 17 Maret 2020.
Surat juga menyebutkan alat-alat kesehatan yang akan diambil dari Shanghai berupa disposable masks (masker sekali pakai), N95 masks (masker N95), protective clothing (pakaian pelindung), goggles (kacamata pelindung), gloves (sarung tangan), shoe covers (pembungkus sepatu), infrared thermometer (termometer inframerah), dan surgical caps (topi bedah).
Alat-alat itu akan digunakan oleh Tim Medis Kementerian Pertahanan dan TNI guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Corona di Indonesia. Surat ditembuskan ke beberapa pihak, di antaranya Kepala KSP dan Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan surat itu. "Untuk mempermudah proses birokrasi G to G (government to government) yang cepat dibandingkan dengan penggunaan fasilitas lainnya," kata Dahnil ketika dikonfirmasi, Kamis, 19 Maret 2020.