Gara-gara Wabah Corona, KPK Undur Batas Waktu Lapor LHKPN

Ilustrasi Gedung KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) memperpanjang batas waktu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama satu bulan. Ini dilakukan karena imbas wabah virus Corona. “Hal ini berkenaan dengan situasi dan perkembangan terkini terkait pandemi virus Corona,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Maret 2020.

Dengan penundaan ini berarti batas akhir penyerahan LHKPN akan jatuh pada 30 April 2020. Semula, tenggat waktu penyerahan LHKPN bagi pejabat negara adalah 30 Maret 2020.

Perpanjangan ini juga berlaku untuk penyampaian LHKPN jenis khusus, yakni bagi penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat, diangkat kembali dalam jabatan publik atau purna tugas pada periode 1 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020. KPK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang perpanjangan masa penyerahan LHKPN.

KPK mencatat tingkat kepatuhan LHKPN untuk bidang eksekutif mencapai 70,42 persen, legislatif 66,62 persen dan yudikatif 94,62 persen. Adapun bidang badan usaha negara maupun daerah mencapai 70,47 persen.

Sejak virus Corona merebak, KPK menutup sementara sejumlah layanan publik tatap muka. Meski demikian, KPK mengimbau penyelenggara negara untuk menyetor LHKPN melalui layanan daring lewat elhkpn.kpk.go.id.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

8 jam lalu

Profil Suami Catherine Wilson: Idham Mase Anggota DPRD Sidrap Kekayaannya Rp 1,6 M, Punya Utang Rp 735 Juta

Idham Mase, suami Catherine Wilson merupakan anggota DPRD Sidenreng Rappang tercatat di LHKPN punya kekayaan Rp 1,6 miliar, dengan utang Rp 735 juta.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

9 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

10 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

11 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

12 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

13 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

16 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan