Gara-gara Wabah Corona, KPK Undur Batas Waktu Lapor LHKPN

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Gedung KPK

    Ilustrasi Gedung KPK

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) memperpanjang batas waktu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama satu bulan. Ini dilakukan karena imbas wabah virus Corona. “Hal ini berkenaan dengan situasi dan perkembangan terkini terkait pandemi virus Corona,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Maret 2020.

    Dengan penundaan ini berarti batas akhir penyerahan LHKPN akan jatuh pada 30 April 2020. Semula, tenggat waktu penyerahan LHKPN bagi pejabat negara adalah 30 Maret 2020.

    Perpanjangan ini juga berlaku untuk penyampaian LHKPN jenis khusus, yakni bagi penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat, diangkat kembali dalam jabatan publik atau purna tugas pada periode 1 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020. KPK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang perpanjangan masa penyerahan LHKPN.

    KPK mencatat tingkat kepatuhan LHKPN untuk bidang eksekutif mencapai 70,42 persen, legislatif 66,62 persen dan yudikatif 94,62 persen. Adapun bidang badan usaha negara maupun daerah mencapai 70,47 persen.

    Sejak virus Corona merebak, KPK menutup sementara sejumlah layanan publik tatap muka. Meski demikian, KPK mengimbau penyelenggara negara untuk menyetor LHKPN melalui layanan daring lewat elhkpn.kpk.go.id.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.