Komisioner KPU Bela Evi Novida Ginting yang Dipecat DKPP

Dua anggota komisioner KPU Pusat, Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) dan Viryan (kedua kiri), melihat proses pembuatan bilik dan kota suara di tempat pembuatannya di kawasan Pergudangan Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten, Minggu, 30 September 2018. Sebanyak 811.272 bilik suara dan 540.940 kotak suara untuk pemilu legislatif dan presiden 2019, yang berbahan kardus, diproduksi di Tangerang dan ditargetkan selesai pada 30 November 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pembelaannya untuk Evi Novida Ginting Manik yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini disampaikan merespons putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memberhentikan Evi dan memberikan peringatan keras kepada lima komisioner lain.

DKPP menilai komisioner KPU berperan dalam perubahan perolehan suara dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kalimantan Barat. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, koleganya tak pernah mengintervensi perubahan perolehan suara hasil pemilu.

"Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik sama sekali tidak berinisiatif atau memerintahkan atau mengintervensi atau mendiamkan terjadinya perubahan perolehan suara tersebut," kata Pramono dalam keterangannya, Kamis, 19 Maret 2020.

Pramono mengatakan, lembaganya menghormati putusan DKPP tersebut dan akan mempelajarinya dengan seksama. KPU masih mengkaji untuk melihat kemungkinan langkah yang akan diambil.

Pramono juga membantah lembaganya secara institusional mengintervensi hasil pemilu. Ia mengatakan, KPU hanya menjalankan putusan MK yang menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat final dan mengikat. "Namun DKPP menyatakan tindakan KPU tidak tepat. Pada perkara ini tidak ada tindakan KPU mengubah perolehan suara hasil pemilu," kata dia.

Meski begitu, KPU untuk sementara menugasi Wakil Ketua Divisi Teknis Hasyim Asy'ari untuk menjalankan tugas-tugas Divisi Teknis. Evi sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Logistik Pemilu.

Adapun Evi juga telah menyampaikan keberatan terhadap putusan DKPP. Dia menilai, DKPP tak memiliki dasar untuk menggelar sidang etik karena pengadu, Hendri Makaluasc, sudah mencabut aduannya pada 13 November 2019.

Evi juga berdalih bahwa DKPP hanya memiliki kewenangan pasif seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan. Dewan etik, kata dia, tak lagi memiliki dasar untuk menggelar sidang setelah pengaduan itu dicabut.

Evi mengatakan akan menggugat putusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat. "Saya akan mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan putusan DKPP," kata Evi dalam keterangannya.






Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

2 hari lalu

Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut tidak ada kecurangan vertikal pada Pemilu 2009.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

3 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Gerindra Ungkap Upaya Jegal Prabowo di Pilpres 2024

4 hari lalu

Gerindra Ungkap Upaya Jegal Prabowo di Pilpres 2024

Baliho ini, kata dia, membuat rating atau elektabilitas Prabowo menurun. Tersebar di daerah kantong-kantong pendukung Prabowo.


Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

4 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

Menghadapi Pemilu 2024, Jati mengatakan relawan Anies Baswedan SKI bakal melakukan rekruitmen bagi masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.


Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

5 hari lalu

Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

Jair Bolsonaro mengubah perjalanannya ke London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II menjadi acara kampanye pemilu


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

7 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Soal Capres dari KKIR Jika PDIP Bergabung, Muhaimin Iskandar: Tergantung Saya dan Pak Prabowo

10 hari lalu

Soal Capres dari KKIR Jika PDIP Bergabung, Muhaimin Iskandar: Tergantung Saya dan Pak Prabowo

Muhaimin Iskandar menyatakan dirinya dan Prabowo Subianto akan tetap menjadi penentu siapa calon presiden yang akan mereka usung.


Anak Buah Anies Baswedan Bantah Prasetyo Edi Soal Larangan Buat Kebijakan Strategis

11 hari lalu

Anak Buah Anies Baswedan Bantah Prasetyo Edi Soal Larangan Buat Kebijakan Strategis

Yayan Yuhana mengatakan Anies Baswedan tetap bisa menentukan kebijakan jelang berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober 2022.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

12 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

12 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?