Komisioner KPU Evi Novida Sampaikan Keberatan Dipecat DKPP

Komisioner KPU Viryan Azis dan Evi Novida Ginting didampingi anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar memeriksa dokumen rekapitulasi suara Sulawesi Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyampaikan keberatan atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat dirinya. Evi bahkan menilai putusan bernomor 317-PKE-DKPP/X/2019 itu berlebihan.

"Saya mengajukan keberatan dalam putusan DKPP dengan berbagai alasan," kata Evi dalam konferensi pers, Kamis, 19 Maret 2020.

Alasan pertama, Evi mengatakan pengadu, dalam hal ini adalah Hendri Makaluasc, sudah mencabut aduannya. Pencabutan disampaikan melalui surat yang disampaikan langsung dalam sidang 13 November 2019 yang dipimpin anggota DKPP Ida Budhiati.

Evi mengatakan pencabutan pengaduan itu berarti sudah tak ada lagi pihak yang dirugikan atas keputusan KPU Kalimantan Barat terkait rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu dan peetapan calon terpilih.

Evi juga berdalih bahwa DKPP hanya memiliki kewenangan pasif seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan. Dewan etik, kata dia, tak lagi memiliki dasar untuk menggelar sidang setelah pengaduan itu dicabut.

"Pelaksanaan peradilan etik oleh DKPP tanpa adanya pihak dirugikan seperti dalam perkara ini sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU sebagai lembaga peradilan etik yang pasif," kata Evi.

Selain itu, Evi menyoal jumlah anggota DKPP yang hadir dalam sidang putusan pemecatan dirinya. Kata dia, sidang itu tidak sah karena hanya dihadiri empat orang anggota. Evi menyebut hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat 2 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 yang mewajibkan pleno pengambilan keputusan minimal dihadiri lima orang.

"Putusan ini cacat hukum, akibatnya batal demi hukum dan semestinya tidak dilaksanakan," kata Evi.

Ia juga mengatakan KPU hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pemilu yang diajukan Hendri Makaluasc. Menurut Evi, MK dalam putusannya hanya mengoreksi perolehan suara Hendri Makaluasc.

Terakhir, Evi mengaku tak memiliki kesempatan membela diri dalam sidang DKPP. Ia mengatakan tak bisa menghadiri sidang pemeriksaan dirinya karena sedang menjalani operasi usus buntu.

"Saya akan mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan putusan DKPP," ujar Evi.

DKPP sebelumnya memecat Evi dan memberikan peringatan keras kepada lima komisioner KPU RI lainnya. DKPP menilai mereka terbukti melanggar etik karena mengintervensi penetapan suara calon terpilih DPRD Kalimantan Barat.

Dalam putusannya, DKPP menyebutkan bahwa Hendri Makaluasc memang telah mencabut aduannya. Namun DKPP menimbang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, merujuk pada pokok aduan, alat bukti, dan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.






Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

29 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

58 hari lalu

Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

Penahanan mantan Ketua KPU Depok Titik Nurhayati di rutan khusus koruptor tersebut dilakukan sejak hari ini.


JPPR Menilai Ada Kelemahan dalam Proses Pembentukan DKPP oleh DPR

14 Juni 2022

JPPR Menilai Ada Kelemahan dalam Proses Pembentukan DKPP oleh DPR

JPPR melihat masih ada kelemahan dalam proses pembentukan DKPP oleh DPR karena salah satu calon anggota terindikasi terlibat kasus korupsi.


Sidang Paripurna DPR Setujui 3 Calon Anggota DKPP Baru

14 Juni 2022

Sidang Paripurna DPR Setujui 3 Calon Anggota DKPP Baru

Tiga nama calon anggota DKPP periode 2022-2027 dipilih dalam rapat intern Komisi II yang kemudian dibawa ke sidang Paripurna DPR


Pemilu 2024, DPR Akan Sahkan 3 Anggota DKPP Usulan Mereka Hari Ini

14 Juni 2022

Pemilu 2024, DPR Akan Sahkan 3 Anggota DKPP Usulan Mereka Hari Ini

DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mensahkan 3 anggota DKPP usulan mereka.


Sekjen Kemendagri: Penyelenggaraan Pemilu Masih Butuh Dukungan dan Koordinasi

7 Juni 2022

Sekjen Kemendagri: Penyelenggaraan Pemilu Masih Butuh Dukungan dan Koordinasi

Keberadaan DKPP merupakan bagian yang sangat penting sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara Pemilu


Anggota KPU Dilantik Selasa, Mahfud Md: Bukti Pemerintah Komitmen Pemilu 2024

10 April 2022

Anggota KPU Dilantik Selasa, Mahfud Md: Bukti Pemerintah Komitmen Pemilu 2024

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu pada Pemilu 2024.


FITRA Desak Pemerintah dan DPR RI Segera Tetapkan Anggaran Pemilu 2024

11 Maret 2022

FITRA Desak Pemerintah dan DPR RI Segera Tetapkan Anggaran Pemilu 2024

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Pemerintah dan DPR RI mempercepat pembahasan dan penetapan anggaran Pemilu 2024.


Puan Harap Pansel Kirim Calon Anggota KPU-Bawaslu Terbaik ke DPR

14 Oktober 2021

Puan Harap Pansel Kirim Calon Anggota KPU-Bawaslu Terbaik ke DPR

Ketua DPR menilai komposisi Pansel KPU dan Bawaslu yang dibentuk Presiden sudah memenuhi unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat, termasuk keterwakilan perempuan.


Ini Kriteria DKPP untuk Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

13 Oktober 2021

Ini Kriteria DKPP untuk Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

Ketua DKPP Muhammad mengatakan ukuran penyelenggara yang mandiri adalah bukan anggota partai politik, namun tidak anti parpol.