Ijtima se-Asia Dibatalkan, Peserta Masih Dikarantina di Gowa

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. ANTARA FOTO/Yusran Uccang

    Calon Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. ANTARA FOTO/Yusran Uccang

    TEMPO.CO, Makassar-Pemerintah Kabupaten Gowa menampung sementara peserta ijtima se-Asia dari luar Sulawesi Selatan. Musababnya, pertemuan umat muslim dunia atau ijtima se-Asia di Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa itu batal digelar pada 19-22 Maret 2020.

    “Kalau peserta dari Gowa kita langsung pulangkan ke rumahnya. Panitia dan dewan syuro sepakat,” kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Kamis 19 Maret 2020.

    Dia menyebutkan bahwa total peserta yang ada sekitar 10 ribu orang. Mereka datang dari pelbagai provinsi dan negara di Asia. Peserta, ujar Adnan, masih ditampung di lokasi ijtima. Peserta masih ditampung sementara untuk dilakukan karantina. “Di lokasi karantina, disitulah lakukan pengawasan,” tutur Adnan.

    Adnan mengimbuhkan, peserta dari luar Sulawesi Selatan belum dipulangkan lantaran tak memiliki tempat tinggal. Pasalnya mereka telah memesan tiket jauh hari sebelum kegiatan ijtima berlangsung. “Jadi kita ikuti dengan rangkaian kepulangannya sesuaikan tiket yang mereka beli. Nah, sebelum pulang di situlah tugas kami lakukan pengawasan terhadap mereka,” kata dia.

    Menurut Adnan pengawasan dan kontrol lebih mudah dilakukan jika dilakukan satu tempat saja. Adnan mengklaim bahwa tim kesehatan telah melakukan pemantauan sejak Rabu kemarin, 18 Maret 2020, dan mengecek suhu tubuh setiap peserta ijtima.

    Bahkan semua lokasi telah disemprot cairan disinfektan termasuk masjid dan rumah warga yang ditempati peserta ijtima. “Kami berusaha maksimal dan meminimalisir situasi ketakutan dari masyarakat,” ucap Bupati Gowa tersebut.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.