KPU-Bawaslu Diminta Buat Panduan Teknis Pilkada di Tengah Corona

Reporter

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menilai mewabahnya virus Corona seperti saat ini pasti akan mempengaruhi jalannya Pilkada 2020. Sebab, proses pilkada pasti melibatkan interaksi antara orang banyak yang bertolak belakang dengan kebijakan social distancing untuk memperkecil potensi sebaran virus itu.

"Kita semua paham melalui metode komunikasi dan interaksi, kami lihat imbauan untuk tidak berdekatan untuk tidak hadir di kerumunan. Bagi kami adalah kondisi ini penting untuk diantisipasi," kata Alwan dalam konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020.

Alwan menyebut setidaknya ada dua tahapan dalam proses pilkada yang mengharuskan pertemuan tatap muka antara penyelenggara pemilu dengan pemilih, yakni proses verifikasi dukungan faktual calon perseorangan serta proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Pada proses ini, kata dia, tak hanya petugas saja yang memerlukan panduan teknis, namun juga para pemilih.

Kalau dua tahapan ini dipertahankan, kata Alwan, verifikasi dan coklit ini berjalan maka penyelenggara pemilu harus melakukan interaksi dengan pemilih menyambangi rumah ke rumah.

"Proses ini menurut JPPR harus ada langkah antisipasi dari Bawaslu dan KPU untuk membuat panduan teknis bagaimana menghadapinya. Bimbingan teknis ini bukan hanya dipahami penyelenggara saja, dimensi pemilih juga harus diperhatikan," kata Alwan.

Alwan mengatakan salah satu hal yang harus disampaikan kepada pemilih adalah agar mereka tidak panik supaya informasi bisa diterima jelas. Ia mengatakan pemilih juga perlu diedukasi dengan baik terhadap keputusan penyelenggara nantinya seperti soal apakah tahapan akan diundur dan sebagainya. "Kalau panduan ini dimunculkan dimensi pemilih jangan terabaikan. Mengabaikan pemilih adalah suatu keniscayaan, karena dalam pemilu rakyat lah yang melakukan," ujarnya.

Sejauh ini, KPU menyatakan tahapan pilkada 2020 masih sesuai jadwal. KPU juga menyebut belum ada rencana untuk penundaan atau pilkada susulan.






Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

4 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

5 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

5 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

12 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

17 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

17 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

19 hari lalu

Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

PD Sarana Jaya minta modal Rp 1,25 triliun, DPRD sebut untuk pembelian lahan itu rumah DP 0 rupiah yang belum memenuhi target.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

22 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

22 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?