Mendagri Tito Sebut Undang-undang di Indonesia Mengenal Lockdown

Petugas menyemprot cairan disinfektan di area rumah tahanan KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. KPK melakukan disinfeksi di sejumlah area Gedung Merah Putih termasuk rumah tahanan demi mencegah penyebaran virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, lockdown diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018. Ia mengatakan di dalam aturan perundang-undangan isolasi ini mirip dengan karantina.

Lockdown itu bahasa media dan bahasa publik yang sudah terlanjur dikenal. Undang-Undang nomor 20 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan empat jenis pembatasan,” kata Tito, selepas rapat konsolidasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 Maret 2020.

Tito mengatakan pertama, karantina rumah. Artinya orang tidak boleh keluar rumah. Misalnya, ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan).  Kedua, karantina rumah sakit.

Selanjutnya, karantina wilayah. “Ketiga adalah karantina wilayah. Inilah yang dikenal dengan istilah lockdown,” kata Tito. “Keempat, adalah pembatasan sosial berskala besar.” 

Tito mengatakan, kewenangan untuk memutuskan karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam skala besar ada pada Menteri Kesehatan.

Ia mengatakan Presiden sudah memberikan petunjuk bahwa daerah yang akan membuat kebijakan pembatasan harus mengusulkan kepada Kepala Gugus Tugas, Letnan Jenderal Doni Monardo.

Sesuai Undang-Undang ini, kata Tito, maka Kepala Gugus Tugas dapat mengajukan kepada Menteri Kesehatan Terawan. "Nanti kebijakannya akan dibuat secara resmi oleh Menteri Kesehatan, kalau memang hal itu perlu dilakukan,” kata Tito.

Tito mengatakan, dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur syarat pemberlakuan karantina wilayah. “Ada tujuh pertimbangan, mulai dari soal epidemologi, sampai sejauh mana penyebaran. Kedua, tingkat bahayanya, efektivitas, termasuk pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan,” kata dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan pembicaraan soal lockdown tersebut. “Kami juga mendiskusikan tadi, mungkin yang menjadi top-of-mind warga tentang lockdown atau tidak. Kami mengikuti kewenangan pemerintah pusat, tapi kalau terburuk kami juga harus siap, sehingga masyarakat bisa mengikuti dengan baik,” kata dia, Rabu, 18 Maret 2020.






Ridwan Kamil Kasih Restu Atalia Praratya Maju Pilwakot Bandung 2024, Ini Profilnya

11 jam lalu

Ridwan Kamil Kasih Restu Atalia Praratya Maju Pilwakot Bandung 2024, Ini Profilnya

Atalia Praratya atau Bu Cinta ini masuk bursa Pilwalkot Bandung 2024, begini profil istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

15 jam lalu

Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri, yaitu Joko Agus Setyono, Dhany Sukma, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Bagaimana profil mereka?


Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

15 jam lalu

Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

Jokowi menyebut akibat kegagapan menangani pandemi, terjadi turbulensi ekonomi dan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh.


Respons Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ridwan Kamil: Kalau Mau Lakukan Perubahan, Tanyalah Rakyat

19 jam lalu

Respons Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ridwan Kamil: Kalau Mau Lakukan Perubahan, Tanyalah Rakyat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menanggapi usulan peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

1 hari lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

1 hari lalu

Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekda DKI telah diserahkan ke Mendagri. Seperti apa latar belakang mereka?


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

1 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

3 hari lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

5 hari lalu

Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

Peluang Ridwan Kamil untuk maju calon presiden atau calon wakil presiden dinilai tertutup setelah resmi bergabung ke Golkar. Apa alasannya?


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

6 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.