DKPP Pecat Komisioner KPU Evi Novida Karena Langgar Kode Etik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPU Viryan Azis dan Evi Novida Ginting didampingi anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar memeriksa dokumen rekapitulasi suara Sulawesi Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Komisioner KPU Viryan Azis dan Evi Novida Ginting didampingi anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar memeriksa dokumen rekapitulasi suara Sulawesi Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik pada Rabu, 18 Maret 2020.

    Dalam putusannya, DKPP menyebut Evi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6.

    "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," seperti dikutip dari putusan sidang DKPP.

    Selain memecat Evi, DKPP juga memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU lain yaitu Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Azis, dan Hasyim Asy’ari.

    DKPP menyatakan mereka menunjukkan peran sangat signifikan dan dominan dalam penyelesaian masalah penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat Hendri Makaluasc, dan Cok Hendri Ramapon.

    Suara Hendri setelah disidangkan di Mahkamah Konstitusi terbukti lebih besar ketimbang Cok Hendri Ramapon. Namun, KPU hanya mengoreksi suara tanpa menetapkan Hendri sebagai calon terpilih.

    KPU dinilai mengesampingkan produk hukumnya sendiri, secara parsial tanpa memotret secara utuh rangkaian peristiwa perubahan perolehan suara Pengadu dan Cok Hendri Ramapon yang telah dikoreksi berdasarkan BA Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019 dan dibenarkan oleh MK. Tindakan ini disebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

    Sebelumnya KPU Sanggau telah melakukan koreksi terhadap Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Sanggau di mana semula perolehan suara Hendri Makaluasc adalah 2.492 suara menjadi 2.551 suara. Dan perolehan suara Cok Hendri Ramapon semula 6.378 suara menjadi 3.964 suara. Setelah dikalkulasikan Hendri mendapatkan total suara sebanyak 5.384, sedangkan Cok Hendri Ramapon 4.185.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.