TEMPO.CO, Jakarta - Tim pakar Gugus Tugas Penanganan Virus Corona atau COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan langkah karantina total atau lockdown, belum akan diambil pemerintah. Langkah pembatasan gerak ini, kata dia, dapat berpengaruh besar pada roda ekonomi masyarakat.
"Itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan implikasi keamanan. Oleh karena itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini," kata Wiku dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu, 18 Maret 2020.
Wiku mengatakan masyarakat seharusnya sudah paham bahwa Indonesia memiliki pekerja lapangan yang tinggi. Mereka hidup dari menggunakan upah harian. Karena itu, sistem lockdown jika diterapkan, akan sangat berpengaruh kepada mereka.
"Itu salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah, supaya aktivitas ekonominya bisa tetap berjalan. Dengan lockdown, semua orang ada di rumah dan aktivitas ekonominya sulit berjalan dan itu secara ekonomi berbahaya," kata Wiku.
Saat ini, ia mengatakan langkah paling efektif yang bisa diterapkan adalah social distancing atau menjaga jarak sosial antar masyarakat. Kesadaran untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan melakukan etika batuk atau flu, dapat secara efektif menghambat penyebaran Virus Corona.
Upaya lockdown telah dilakukan sejumlah negara. Total lockdown dilakukan oleh Italia dan Denmark, pasca meledaknya jumlah kasus positif Corona di sana. Beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Iran, melakukan lockdown terbatas di beberapa kota yang menjadi pusat penyebaran virus.
