Menaker Terbitkan Surat Edaran Pelindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha Terkait COVID-19

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker.

INFO NASIONAL — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. SE yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam SE Menaker ini, disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi Covid-19 serta mengupayakan pencegahan, penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja.

"Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh," kata Menaker Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspect Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi, sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

“Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para gubernur diminta untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada bupati/wali kota serta pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing,” kata Ida.

Lebih lanjut, Menaker Ida menjelaskan SE ini diterbitkan dengan mempertimbangkan  meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.

“Kita minta para gubernur mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja,” kata Menaker Ida.

Adapun langkah tersebut, diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada di wilayah pembinaan dan pengawasannya.

"Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat kerja dan memerintahkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” ucap Menaker Ida.

Tindakan pencegahan, antara lain perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

“Kita juga mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dan menghadapi Covid-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha,” tutur Menaker.

Terakhir, dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang berisiko, diduga atau mengalami sakit akibat Covid-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. (*)






Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

12 jam lalu

Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

Seluruh kontestan pemilu diharapkan memiliki visi dan misi yang sama, mengandung nuansa persatuan, kesatuan dan semangat untuk membangun bangsa.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

12 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

12 jam lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

16 jam lalu

Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

Permentan 10/2022 mengatur jenis pupuk subsidi yang difokuskan hanya pada urea dan NPK.


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

18 jam lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

18 jam lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Operasi Pasar Bulog Sepanjang Tahun Tembus 650 Ribu Ton

19 jam lalu

Operasi Pasar Bulog Sepanjang Tahun Tembus 650 Ribu Ton

Kegiatan Operasi Pasar atau Program KPSH yang dilakukan sepanjang tahun oleh Bulog terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.


57 Desa Kediri Pilkades Serentak, Mas Dhito: Jaga Persatuan

20 jam lalu

57 Desa Kediri Pilkades Serentak, Mas Dhito: Jaga Persatuan

Pilkades serentak berlangsung 7 Desember. Tiap TPS dibatasi maksimal 500 pemilih agar tak terjadi penumpukan massa.


PT Pos Salurkan BLT BBM untuk Warga 3T Batam

21 jam lalu

PT Pos Salurkan BLT BBM untuk Warga 3T Batam

Juru bayar PT Pos membagikan bantuan ke sekitar 12 pulau di sekitar Batam. Pulau dengan 3 KK pun didatangi oleh juru bayar PT Pos.


Cegah Genangan, Pemkot Surabaya Bangun 55 Titik Sodetan

1 hari lalu

Cegah Genangan, Pemkot Surabaya Bangun 55 Titik Sodetan

Sodetan atau crossing di berbagai lokasi ditargetkan rampung pada November mendatang.