KPK Tunda Layanan Kunjungan ke Rutan Sampai Akhir Maret 2020

Reporter

Keluarga dari tahanan KPK mengunjungi Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur cabang Rutan KPK pada hari pertama Lebara, Jumat, 15 Juni 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda layanan kunjungan ke rumah tahanan terhitung mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Langkah itu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 atau Corona. "Kunjungan akan kembali dibuka pada 1 April 2020 atau memperhatikan perkembangan selanjutnya," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Selasa, 17 Maret 2020.

Jika keluarga tahanan ingin mengirimkan barang atau makanan, kata Ali, KPK akan tetap menerima sesuai jadwal biasa. "Hanya saja untuk kunjungan langsungnya yang sementara tidak dulu."

Untuk pencegahan secara internal, KPK akan melakukan penyemprotan disinfektan selama dua hari, 18-19 Maret 2020, di seluruh area, termasuk rumah tahanan. "Meliputi seluruh ruang kerja pada setiap lantai baik di Gedung Merah putih maupun di KPK C1, area di sekeliling gedung KPK, termasuk Rutan KPK," kata Ali.

Penyemprotan akan dilakukan pada pagi hari, mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai. Penyemprotan akan dimulai dari lantai 16, tempat para pimpinan bekerja, lalu terus turun sampai ke ruangan pelayanan umum, ruang kerja pegawai, ruang pers, dan terakhir rutan.






KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

8 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

9 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

10 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

10 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

11 jam lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

11 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

12 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

12 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

13 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

13 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.