Wabah Corona Meluas, MK Tiadakan Sidang Hingga Dua Pekan

Reporter

Ketua Hakim Mahakamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) saat memimpin sidang penetapan syarat pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. Sidang ini beragendakan pembacaan putusan dengan perkara nomor 75/PUU-XVII/2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) meniadakan sidang dan layanan perkara selama dua pekan ke depan, sebagai upaya pencegahan sekaligus meminimalisir penyebaran virus Corona atau COVID-19. Kebijakan itu dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal MK tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, 16 Maret 2020.

"Menyangkut layanan penanganan perkara, sesuai dengan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin, 16 Maret 2020, tidak ada kegiatan persidangan di MK mulai Selasa, 17 Maret 2020 hingga dua minggu ke depan (30 Maret 2020), kecuali ditentukan lain oleh MK," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui keterangan tertulis pada Selasa, 17 Maret 2020.

Sekiranya situasi telah memungkinkan, kata Fajar, persidangan akan digelar kembali. Penjadwalan kembali dan pelaksanaan persidangan akan dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

"Dalam kaitan ini pula, kepada para Pihak yang bermaksud menyerahkan dokumen atau berkas perkara fisik hendaknya memanfaatkan layanan aplikasi berbasis elektronik (online), pojok digital atau media elektronik lainnya. Seluruh bentuk layanan penanganan perkara berbasis elektronik di MK tersebut dapat diakses di laman www.mkri.id," ujar Fajar.

Mengenai pengelolaan sistem kerja, secara prinsip, seluruh pegawai MK diinstruksikan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan dengan bekerja dari dan di rumah masing-masing kecuali pegawai/petugas tertentu yang ditunjuk untuk tetap masuk kantor sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja.

Demi mengantisipasi wabah virus Corona MK juga menangguhkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta, baik kegiatan yang dilakukan di Gedung MK maupun dilakukan di tempat-tempat lain. "Dengan demikian, seluruh kegiatan perjalanan dinas hakim konstitusi dan pegawai MK, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk sementara ditangguhkan atau dibatalkan. Terkait dengan kondisi ini, MK meminta masyarakat dapat memahami," ujar Fajar.






Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

3 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

4 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

4 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

6 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

7 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

7 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

8 hari lalu

Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

Raharja Waluya Jati menduga munculnya wacana Jokowi maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024, karena kekhawatiran tak adanya keberlanjutan dari program Jokowi


Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

8 hari lalu

Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan mencuatnya isu Joko Widodo alias Jokowi menjadi cawapres merupakan sebuah wacana.


Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

8 hari lalu

Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

Jokowi menjelaskan, dirinya sudah pernah menjawab soal isu dirinya bakal menjabat tiga periode hingga perpanjangan masa jabatan.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

9 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.