Bawaslu: Tak Ada Terminologi Penundaan Pilkada di Undang-undang

Reporter

Ketua Bawaslu RI Abhan menghadiri Rakernas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Marc Hotel, Jakarta, 1 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia, Abhan, mengatakan tidak ada terminologi penundaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Terminologi yang ada dalam Undang-undang tersebut hanya ada pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, Undang-Undang pemilihan tidak dikenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan seluruh tahapan. Jadi terminologi yang ada di Undang-undang adalah pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata Abhan dalam konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 17 Maret 2020.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memetakan di daerah mana saja yang sebagian tahapannya tidak bisa dilaksanakan dan di daerah mana saja yang seluruh tahapan pemilihan tidak bisa dilaksanakan. Terutama karena dalam waktu dekat ini, akan mulai tahapan yang sangat mendesak, yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada 26 Maret 2020.

Sebelumnya, KPU menyatakan belum berencana mengambil opsi menunda tahapan Pilkada 2020 akibat wabah Corona. Ketua KPK Arief Budiman mengatakan lembaganya berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua pekan ini berhasil dengan baik.

"Sampai saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan, semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020," kata Arief melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno KPU yang digelar Senin lalu. Hasil rapat pleno itu di antaranya KPU akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, termasuk ketua dan anggota KPU.

Pengaturan tersebut meliputi jadwal kerja, sebagian bekerja masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah atau work from home, melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik pribadi maupun di ruang kerja sehingga perhatian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.






Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

9 jam lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

1 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

1 hari lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

1 hari lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

1 hari lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

2 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

3 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

4 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022


Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

4 hari lalu

Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis, 22 September 2022, mengumumkan Jepang akan melonggarkan aturan Covid-19 di wilayah perbatasan


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

5 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.