Bawaslu: Tak Ada Terminologi Penundaan Pilkada di Undang-undang

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu RI Abhan menghadiri Rakernas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Marc Hotel, Jakarta, 1 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    Ketua Bawaslu RI Abhan menghadiri Rakernas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Marc Hotel, Jakarta, 1 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia, Abhan, mengatakan tidak ada terminologi penundaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Terminologi yang ada dalam Undang-undang tersebut hanya ada pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

    "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, Undang-Undang pemilihan tidak dikenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan seluruh tahapan. Jadi terminologi yang ada di Undang-undang adalah pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata Abhan dalam konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 17 Maret 2020.

    Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memetakan di daerah mana saja yang sebagian tahapannya tidak bisa dilaksanakan dan di daerah mana saja yang seluruh tahapan pemilihan tidak bisa dilaksanakan. Terutama karena dalam waktu dekat ini, akan mulai tahapan yang sangat mendesak, yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada 26 Maret 2020.

    Sebelumnya, KPU menyatakan belum berencana mengambil opsi menunda tahapan Pilkada 2020 akibat wabah Corona. Ketua KPK Arief Budiman mengatakan lembaganya berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua pekan ini berhasil dengan baik.

    "Sampai saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan, semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020," kata Arief melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno KPU yang digelar Senin lalu. Hasil rapat pleno itu di antaranya KPU akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, termasuk ketua dan anggota KPU.

    Pengaturan tersebut meliputi jadwal kerja, sebagian bekerja masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah atau work from home, melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik pribadi maupun di ruang kerja sehingga perhatian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.