Mendagri Tito Minta Daerah Prioritaskan APBD Untuk Masker

Reporter

Tim Tanggap Covid-19 Pemprov DKI Jakarta memeberikan sosialisasi cara menggunakan masker saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 8 Maret 2020. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan higienis untuk antisipasi potensi penyebaran COVID-19 atau Corona Virus. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut, Tito diantaranya meminta semua kepala daerah memprioritaskan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 seperti untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, hand sanitizer, dan thermal gun yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan.

Untuk itu, Tito meminta semua kepala daerah melakukan revisi anggaran dengan cara menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan Iainnya (antara Iain pengurangan biaya rapat/ atau pertemuan dan perjalanan dinas, pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan), melakukan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.

"Lakukan pemetaan dan pendataan daerah yang terdampak COVID-19 dan monitoring/pengendalian stabilitas harga serta menjamin ketersedian kebutuhan pokok masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran belanja tidak terduga," demikian perintah Tito dalam surat edaran yang diteken Selasa, 17 Maret 2020.

Tito juga meminta pemerintah Kabupaten/Kota melakukan percepatan verifikasi transfer dana desa melalui penyederhanaan persyaratan penyaluran dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk program padat karya tunai guna meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di desa.

"Perkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/ stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal," kata Tito.

Di luar anggaran, Tito juga meminta pemerintah menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memastikan terdapat minimal 2 level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara, Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya atau Work From Home. "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan," ujar Tito.

Tito juga meminta daerah mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, sosialisasi. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) serta ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana teleconference dan/atau video conference. "Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan," ujar Tito.






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

13 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Daftar 4 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

1 hari lalu

Daftar 4 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Polda Metro Jaya membuka layanan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi atau SIM Keliling di lima titik Jakarta, Rabu, 28 September 2022.


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

1 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

4 hari lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

4 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

5 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

5 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

6 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

7 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

7 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.