DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Lockdown Jika Diperlukan

Petugas PMI Jakarta Pusat saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di ruang kelas SMP Negeri 216 Jakarta, di Salemba, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta selama dua minggu ke depan dan diganti pembelajaran jarak jauh. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi secara berkala kebijakan penanganan virus corona yang sudah diberlakukan saat ini. Dasco juga menyarankan pemerintah mengundang para ahli untuk berdiskusi terkait opsi lockdown jika memang diperlukan.

"DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, mengundang para ahli untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakukan lockdown apabila diperlukan mengingat wabah corona ini sudah menjadi wabah nasional," kata Dasco melalui pesan tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

Dasco menilai pemerintah saat ini tengah bekerja ekstra menangani dan menghambat penyebaran virus Corona. Dia pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, bersatu padu, gotong royong, dan saling mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. "Terus waspada dan taati arahan dari pemerintah guna membatasi penyebaran dari virus ini," ujar dia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan lockdown belum menjadi salah satu opsi pemerintah. Dia hanya meminta agar masyarakat melakukan pembatasan sosial (social distancing) dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menangani corona. Namun, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Munardo mengatakan semua kebijakan daerah terkait penanganan Covid-19 harus berkonsultasi dengan Gugus Tugas.

Doni meminta pemerintah daerah menetapkan protokol penanganan virus Corona yang mencakup sejumlah aspek, seperti pencegahan, respons dan pemulihan. Rencana kebijakan pemda juga harus dikonsultasikan dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemerintah mengumumkan 17 kasus baru positif Covid-19. Dengan demikian, total tercatat ada 134 pasien corona. Lima di antaranya meninggal dan delapan orang sembuh.






Indonesia Rundingan dengan Negara di Afrika untuk Ekspor Vaksin Covid-19 Buatan Nusantara

7 jam lalu

Indonesia Rundingan dengan Negara di Afrika untuk Ekspor Vaksin Covid-19 Buatan Nusantara

Indonesia sedang dalam tahap pembicaraan dengan beberapa negara Afrika, termasuk Nigeria untuk mengekspor vaksin COVID-19 buatan dalam negeri.


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

10 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

17 jam lalu

Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

Gelombang COVID-19 baru sedang terjadi di Eropa ketika cuaca dingin tiba dengan jumlah kasus baru naik 8 persen sementara minat untuk vaksin turun.


Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

1 hari lalu

Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

Honda menurunkan rencana produksi di dua pabrik di Jepang karena terkendala rantai pasokan dan logistik yang dipicu oleh wabah Covid-19.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.