DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Lockdown Jika Diperlukan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PMI Jakarta Pusat saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di ruang kelas SMP Negeri 216 Jakarta, di Salemba, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta selama dua minggu ke depan dan diganti pembelajaran jarak jauh. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas PMI Jakarta Pusat saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di ruang kelas SMP Negeri 216 Jakarta, di Salemba, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta selama dua minggu ke depan dan diganti pembelajaran jarak jauh. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi secara berkala kebijakan penanganan virus corona yang sudah diberlakukan saat ini. Dasco juga menyarankan pemerintah mengundang para ahli untuk berdiskusi terkait opsi lockdown jika memang diperlukan.

    "DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, mengundang para ahli untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakukan lockdown apabila diperlukan mengingat wabah corona ini sudah menjadi wabah nasional," kata Dasco melalui pesan tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

    Dasco menilai pemerintah saat ini tengah bekerja ekstra menangani dan menghambat penyebaran virus Corona. Dia pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, bersatu padu, gotong royong, dan saling mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. "Terus waspada dan taati arahan dari pemerintah guna membatasi penyebaran dari virus ini," ujar dia.

    Presiden Joko Widodo menyampaikan lockdown belum menjadi salah satu opsi pemerintah. Dia hanya meminta agar masyarakat melakukan pembatasan sosial (social distancing) dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.

    Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menangani corona. Namun, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Munardo mengatakan semua kebijakan daerah terkait penanganan Covid-19 harus berkonsultasi dengan Gugus Tugas.

    Doni meminta pemerintah daerah menetapkan protokol penanganan virus Corona yang mencakup sejumlah aspek, seperti pencegahan, respons dan pemulihan. Rencana kebijakan pemda juga harus dikonsultasikan dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

    Pemerintah mengumumkan 17 kasus baru positif Covid-19. Dengan demikian, total tercatat ada 134 pasien corona. Lima di antaranya meninggal dan delapan orang sembuh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara