DPR Pertimbangkan Tunda Bahas Omnibus Law karena Wabah Corona

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak menutup kemungkinan menunda pembahasan   Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di tengah pandemi Corona. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penundaan dimungkinkan demi kebaikan bersama.

"Kami tidak menutup kemungkinan untuk menunda pembahasan dari RUU ini apabila diperlukan untuk kebaikan bersama dan menghindari penyebaran virus Corona ini," kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan secara tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

Dasco mengatakan sampai saat ini DPR juga belum menentukan jadwal pembahasan RUU Cipta Kerja. Dia hanya mengatakan, DPR sedianya mulai membahas setelah pembukaan masa sidang berikutnya pada 23 Maret. Dewan pun akan membicarakan apakah RUU itu akan dibahas secara tatap muka atau virtual. "Setelah reses dipastikan akan kami bahas RUU tersebut, apakah dibahas secara tatap muka atau virtual," ujar dia.

Dasco mengakui pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat. Dia mengakui dalam pertemuan tatap muka rentan terjadi penularan virus Corona.

Draf RUU Cipta Kerja telah diserahkan kepada DPR pada 12 Februari lalu. Secara mekanisme, pimpinan DPR akan membahasnya dalam rapat pimpinan kemudian menggelar Badan Musyawarah. Setelah itu, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membacakan surat presiden dan RUU tersebut. Paripurna lantas akan memutuskan alat kelengkapan yang akan membahas RUU itu.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo meminta agar RUU Cipta Kerja itu rampung dibahas dalam 100 hari. Pada Jumat dua pekan lalu, 6 Maret 2020, Jokowi bahkan mengumpulkan pimpinan partai koalisinya untuk menanyakan kelanjutan pembahasan di DPR. "Pak Jokowi menyampaikan tentang perlunya RUU Cipta Kerja itu segera bergulir, dibahas di DPR," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani yang hadir dalam pertemuan itu, Kamis, 12 Maret 2020.






Indonesia Rundingan dengan Negara di Afrika untuk Ekspor Vaksin Covid-19 Buatan Nusantara

8 jam lalu

Indonesia Rundingan dengan Negara di Afrika untuk Ekspor Vaksin Covid-19 Buatan Nusantara

Indonesia sedang dalam tahap pembicaraan dengan beberapa negara Afrika, termasuk Nigeria untuk mengekspor vaksin COVID-19 buatan dalam negeri.


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa