DPR Pertimbangkan Tunda Bahas Omnibus Law karena Wabah Corona

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak menutup kemungkinan menunda pembahasan   Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di tengah pandemi Corona. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penundaan dimungkinkan demi kebaikan bersama.

    "Kami tidak menutup kemungkinan untuk menunda pembahasan dari RUU ini apabila diperlukan untuk kebaikan bersama dan menghindari penyebaran virus Corona ini," kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan secara tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

    Dasco mengatakan sampai saat ini DPR juga belum menentukan jadwal pembahasan RUU Cipta Kerja. Dia hanya mengatakan, DPR sedianya mulai membahas setelah pembukaan masa sidang berikutnya pada 23 Maret. Dewan pun akan membicarakan apakah RUU itu akan dibahas secara tatap muka atau virtual. "Setelah reses dipastikan akan kami bahas RUU tersebut, apakah dibahas secara tatap muka atau virtual," ujar dia.

    Dasco mengakui pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat. Dia mengakui dalam pertemuan tatap muka rentan terjadi penularan virus Corona.

    Draf RUU Cipta Kerja telah diserahkan kepada DPR pada 12 Februari lalu. Secara mekanisme, pimpinan DPR akan membahasnya dalam rapat pimpinan kemudian menggelar Badan Musyawarah. Setelah itu, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membacakan surat presiden dan RUU tersebut. Paripurna lantas akan memutuskan alat kelengkapan yang akan membahas RUU itu.

    Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo meminta agar RUU Cipta Kerja itu rampung dibahas dalam 100 hari. Pada Jumat dua pekan lalu, 6 Maret 2020, Jokowi bahkan mengumpulkan pimpinan partai koalisinya untuk menanyakan kelanjutan pembahasan di DPR. "Pak Jokowi menyampaikan tentang perlunya RUU Cipta Kerja itu segera bergulir, dibahas di DPR," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani yang hadir dalam pertemuan itu, Kamis, 12 Maret 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara