Jokowi Minta Kementerian Potong Anggaran Perjalanan Dinas

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Ia juga meminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif agar penyebaran Corona ini bisa dihambat dan diberhentikan. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja kementerian dapat turut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus Corona. Salah satunya, kata Jokowi, bisa dilakukan dengan menahan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun pertemuan-pertemuan dan mengalihkannya ke program yang bisa membantu masyarakat.

"Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu, sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil," ujar Jokowi dalam rapat melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 16 Maret 2020.

Jokowi menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp40 triliun dari paket-paket perjalanan dinas. Dia berharap nantinya anggaran itu dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar program dana desa yang telah berjalan beberapa tahun belakangan agar menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya yakni dengan memprioritaskan anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun bagi program-program padat karya atau produktif di desa-desa.

"Kemudian yang berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan) tahap kedua, tolong ini juga menyangkut uang yang besar agar bisa segera dimulai dan kalau bisa tolong juga dilihat apakah ada kemungkinan Menteri Keuangan menambah besaran dari PKH ini sehingga akan memperkuat daya beli masyarakat," ujarnya.






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

1 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

2 jam lalu

Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino soal tragedi Kanjuruhan. Tapi Jokowi tak merinci soal sanksi.


Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

3 jam lalu

Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

Presiden Jokowi bertanya apakah tunjangan bagi para prajurit TNI di perbatasan sudah cukup. Para prajurit pun menyatakan cukup.


Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

6 jam lalu

Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

Presiden Jokowi hari ini memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Istana Merdeka. Berbagai alutsista juga dipamerkan di Jakarta.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

6 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengatakan hasil kerja tim ini akan selesai dalam tiga pekan ke depan. Hasil akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.


Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

16 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

19 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

20 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

21 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

1 hari lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.