Jokowi Minta Pemda Kurangi Kerumunan di Moda Transportasi

Antrean penumpang TransJakarta di Halte Puri Beta setelah diterapkannya pembatasan penumpang oleh Pemprov DKI untuk mencegah penyebaran COVID-19, Senin, 16 Maret 2020. ANTARA/HO- twitter @yunartowijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Pemerintah Pusat dan Daerah harus memastikan ketersediaan transportasi umum bagi masyarakat untuk di massa menjaga jarak ini.

"Transportasi publik harus tetap dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan daerah dengan memperhatikan kebersihan baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans," kata Jokowi di Istana Bogor pada Senin, 16 Maret 2020.

Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah memikirkan cara untuk mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi. "Sehingga bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga meminta kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait virus Corona dikaji mendalam agar tidak memperburuk keadaan.

"Kebijakan lockdown tidak boleh diambil pemerintah daerah, itu kebijakan pemerintah pusat, dan sampai sekarang tidak ada kebijakan itu," kata Jokowi di Istana Bogor, 16 Maret 2020.

Saat ini, kata Jokowi, yang perlu dipikirkan adalah meminimalisir bagaimana penyebaran corona. Salah satunya adalah dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Jokowi meminta masyarakat mengurangi kerumunan.






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

3 menit lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Jokowi Telepon Langsung Presiden FIFA 2 Hari Setelah Tragedi Kanjuruhan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino soal tragedi Kanjuruhan. Tapi Jokowi tak merinci soal sanksi.


Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

2 jam lalu

Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Perbatasan: Gak Usah Takut Panglima

Presiden Jokowi bertanya apakah tunjangan bagi para prajurit TNI di perbatasan sudah cukup. Para prajurit pun menyatakan cukup.


Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

5 jam lalu

Jokowi Pagi Ini Pimpin Upacara HUT TNI, Kendaraan Tempur Berbaris di Istana

Presiden Jokowi hari ini memimpin upacara peringatan HUT ke-77 TNI di lapangan Istana Merdeka. Berbagai alutsista juga dipamerkan di Jakarta.


TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

5 jam lalu

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akan Sampaikan Hasil Kerja 3 Minggu Lagi ke Presiden Jokowi

TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengatakan hasil kerja tim ini akan selesai dalam tiga pekan ke depan. Hasil akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.


Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

15 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

18 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

19 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

19 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

23 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.