"MK turut dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya persidangan di MK ditiadakan sampai 31 Maret 2020," kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.

Persidangan pengujian undang-undang yang sudah terjadwal, kata Fajar, akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Sedangkan sidang perkara yang masih berjalan akan dijadwalkan kembali setelah 31 Maret 2020.

 

Adapun setelah 31 Maret 2020, Mahkamah Konstitusi akan melakukan evaluasi sebelum mengambil kebijakan selanjutnya.

Seperti hari ini, seharusnya dilaksanakan sidang pengujian Undang-undamg Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengumumkan sidang itu tidak dapat dilanjutkan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Sidang ini tidak bisa kita lanjutkan. Akan ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan sambil melihat perkembangan situasi nasional dan internasional," kata Anwar.

Sidang itu diagendakan mendengar keterangan dua ahli dari pemohon, yakni mantan pimpinan KPK dkk.

Adapun pemerintah Indonesia telah menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Sampai Ahad siang, jumlah pasien positif Corona di Indonesia dinyatakan sebanyak 117 orang dengan korban meninggal lima orang dan jumlah yang sudah sembuh 8 orang. Mereka tersebar di Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Bali, Manado dan Pontianak.