Ketua DPR: Distribusikan Alat Uji Virus Corona ke Daerah

Puan Maharani memberikan pidato saat mendapatkan gelar kehormatan doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Foto: Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan dukungan yang diperlukan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk penanganan virus Corona, termasuk menggratiskan biaya pengobatan dan biaya tes spesimen bagi mereka yang terpapar. Dia juga meminta pemerintah pusat mendistribusikan alat uji ke pemerintah daerah.

"DPR juga meminta alat penapisan dan uji sampel didistribusikan ke daerah-daerah, tidak hanya terpusat di Balitbang Kementerian Kesehatan," ujar Puan melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Maret 2020.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga meminta pemerintah mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-1 untuk menjalankan fungsi terpadu dan terintegrasi. Langkahnya meliputi sosialisasi, deteksi dini, penanganan pasien, penanganan dampak, dan rehabilitasi sesuai pedoman WHO. "Pemerintah melalui BNPB juga harus memperkuat partisipasi masyarakat dan swasta dalam penanganan wabah Corona," ujar dia.

Selain itu, Puan menyadari perlunya DPR merevisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dia mengatakan aturan itu bakal memberikan landasan hukum yang cukup bagi pemerintah dalam mengambil tindakan pencegahan dan penanganan wabah penyakit secara lebih efektif.

Puan juga mengapresiasi kebijakan yang meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar online, meminta masyarakat membatasi pertemuan yang melibatkan keramaian massa, dan menyarankan warga untuk bekerja dari rumah. Dia mengimbau pemerintah dan masyarakat disiplin dalam melakukan pembatasan sosial ini. "DPR RI meminta pemerintah dan masyarakat disiplin melakukan social distancing," kata Puan.

Selain itu, Puan mendukung sistem penanggulangan virus Corona dengan isolasi terbatas dan karantina wilayah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina. Jika merujuk UU Nomor 6 Tahun 2018, dalam Pasal 55 tertulis bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ayat (2) Pasal 55 kemudian menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat seperti dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Puan Tutup P20 Summit, Semua Parlemen Komitmen Atasi Persoalan Global

15 jam lalu

Puan Tutup P20 Summit, Semua Parlemen Komitmen Atasi Persoalan Global

Ada delapan poin hasil kesepakatan P20 yang dituangkan dalam Chair's Summary.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


Puan Bertemu Ketua Parlemen Rusia Bahas Ragam Isu

1 hari lalu

Puan Bertemu Ketua Parlemen Rusia Bahas Ragam Isu

Puan kedepankan diplomasi tentang upaya perdamaian Rusia dan Ukraina serta dukungan Rusia terhadap pembangunan IKN Nusantara.


Bertemu Pimpinan UEA dan Australia, Puan Apresiasi Dukungan untuk IKN

1 hari lalu

Bertemu Pimpinan UEA dan Australia, Puan Apresiasi Dukungan untuk IKN

UEA dan Australia menggelontorkan investasi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

1 hari lalu

Puan Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

DPR terus memastikan hubungan bilateral antarparlemen dapat terjalin dengan lebih baik lagi


Puan Ajak Parlemen Bangun Kerja Sama Multilateralisme

2 hari lalu

Puan Ajak Parlemen Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Pertemuan Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang merupakan rangkaian kegiatan the Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan dibuka secara resmi


Puan Ajak Parlemen Dunia Atasi Efek Gejolak Ekonomi Global

2 hari lalu

Puan Ajak Parlemen Dunia Atasi Efek Gejolak Ekonomi Global

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak parlemen-parlemen dunia, khususnya negara-negara G20.