DPR Dikosongkan Sepekan untuk Semprot Disinfektan, Cegah Corona

Petugas menyemprotkan disinfektan pada gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Senen, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2020. Penyemprotan disinfektan ini bertujuan untuk pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di dalam kereta. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dikosongkan selama satu pekan sejak hari ini, Senin, 16 Maret 2020 untuk disemprot dengan disinfektan. Penyemprotan ini terkait dengan adanya ancaman virus Corona yang meluas.

"Seminggu ke depan DPR mulai dikosongkan dulu karena mau disemprot disinfektan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui pesan suara, Ahad malam, 15 Maret 2020.

Pekan ini merupakan pekan terakhir masa reses anggota DPR. Menurut jadwal, pekan depan masa sidang akan kembali dimulai.

Dasco mengatakan DPR akan mengikuti imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah. Dia menyebut Ketua DPR Puan Maharani juga sudah meminta Kesekretariatan Jenderal DPR untuk mengikuti imbauan pemerintah itu. "Untuk kemudian merumahkan sebagian besar ASN, staf, dan karyawan yang ada di DPR RI," ujar Dasco.

Untuk para anggota DPR yang kembali dari reses di daerah pemilihan masing-masing, Dasco belum memastikan apakah mereka bakal diminta memeriksakan diri demi mengantisipasi virus Corona. 

"Mungkin kebijakan tentang ini akan diputuskan nanti setelah Bu Ketua menghubungi kawan-kawan ketua fraksi untuk menyamakan pendapatnya."

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan penyemprotan dijadwalkan mulai hari ini hingga Jumat mendatang. Pegawai dan pejabat yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan diminta untuk bekerja dari rumah. "(Penyemprotan) untuk membatasi adanya virus-virus yang mungkin melekat pada benda-benda dan udara di sekitar tempat-tempat tertentu," ujar Indra secara terpisah.






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

17 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

21 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

2 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir