Haris Azhar Punya Bukti Nurhadi Sudah Terima SPDP KPK

Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 6 November 2018, setelah mangkir dari panggilan sebelumnya. Nurhadi Abdurrachman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, mengatakan memiliki bukti bahwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan untuk membantah salah satu argumen praperadilan yang diajukan Nurhadi dan menantunya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Kami punya bukti lewat SPDP yang tersebar ke publik lewat foto di WhatsApp," kata Haris saat dihubungi, Sabtu, 14 Maret 2020.

SPDP atas nama Rezky bertanggal 10 Desember dengan alamat pengiriman ke Jalan Hang Lekir V Nomor 6 dan Jalan Patal Senayan Nomor 3B. Dua alamat itu merujuk ke dua rumah Nurhadi yang berada di kawasan elit Jakarta Selatan.

Dua foto lainnya menampilkan tanda terima SPDP untuk Nurhadi dan Rezky. Tanda terima itu bertanggal 10 Desember 2019 pukul 21.45, ditandatangani oleh seseorang bernama Pak Solihin. Alamat yang tertera di tanda terima tersebut ialah Jalan Hang Lekir Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Ada bukti bahwa mereka sudah terima," ujar Haris. Haris menduga foto tersebut sengaja disebar untuk menginformasikan kepada sejumlah orang bahwa mereka menjadi tersangka. "Atau semacam minta bantuan (ke orang lain)," kata Haris.

Adanya bukti surat ini, menurut Haris, sebenarnya dapat menjadi alasan untuk hakim PN Jakarta Selatan menolak praperadilan Nurhadi. Sebab, dari dua bukti tersebut, kata dia, Nurhadi dan Rezky sebenarnya sudah mengetahui bahwa mereka telah menjadi tersangka.

Sementara dalam gugatan praperadilan, Nurhadi dan Rezky mempersoalkan penerbitan SPDP ini. Mereka menilai penerbitan SPDP tak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui pengacaranya, Rezky mengaku tidak pernah menerima SPDP. Pengacara Nurhadi menyebut, KPK mengirimkan SPDP itu ke rumah kosong di daerah Mojokerto. Sementara Nurhadi disebut baru mengetahui adanya SPDP jauh hari setelah diterbitkan.






KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

3 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

8 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

9 jam lalu

Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Bagaimana proses pengangkatan hakim agung?


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

10 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

12 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

12 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

14 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

14 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.