Dana BOS ke Sekolah, Pembayaran Guru Honorer Lebih Cepat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ongki Indah Sari, staf Tata Usaha di SDN 226 Palembang, Sumatera Selatan. (Foto: Facebook)

    Ongki Indah Sari, staf Tata Usaha di SDN 226 Palembang, Sumatera Selatan. (Foto: Facebook)

    INFO NASIONAL — Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Kerap tersiar, kabar dana tersebut terlambat diterima sekolah karena panjangnya birokrasi.

    Sejak 10 Februari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 8 tahun 2020 yang berpengaruh pada dana BOS hingga menjadi lebih cepat.

    Kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga ini menetapkan penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung dikirimkan ke rekening sekolah. Sebelumnya, penyaluran dana tersebut harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

    “Kami membantu mengurangi beban administrasi Pemerintah Daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien,” kata Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

    Sejumlah sekolah menyambut baik kebijakan ini. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Makassar, Muhammad Tahir mengatakan, Permendikbud No. 8 membuat aliran dana BOS tidak lagi berbelit-belit.

    Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Makassar Muhammad Tahir. (Foto: Facebook)

    Pada kebijakan sebelumnya, dana BOS yang mampir ke Dinas Pendidikan provinsi membuat keterlambatan proses pencairan. Alhasil, sekolah-sekolah menerima dana BOS tahap I pada bulan Maret hingga April. padahal aktivitas belajar mengajar dimulai sejak awal tahun.

    Ongki Indah Sari, staf Tata Usaha di SDN 226 Palembang, menyambut gembira penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah. “Nantinya, kami bisa mendanai operasional sekolah bisa lebih cepat. Pembayaran honor guru non-ASN juga bisa lebih cepat,” katanya.

    Menurut Ongki, SDN 226 Palembang telah melakukan transaksi cashless sejak 2017 bekerja sama dengan Bank BPD untuk berbagai pembayaran non-tunai, pembelanjaan ATK dan alat kebersihan, serta pembayaran honor guru maupun pegawai.

    Permendikbud No. 8 juga mengharuskan sekolah penerima dana BOS untuk mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Ini bertujuan agar laporan pemakaian dapat menggambarkan penggunaan dana yang sesungguhnya.

    Tahir akan mengikuti ketentuan tersebut. “Sejak dulu kami sudah lakukan. Kami biasa mempublikasikan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dalam bentuk spanduk berdiri,” ujarnya.

    SD Negeri 226 Palembang menyatakan akan melakukan publikasi pelaporan dana BOS seperti yang ditentukan dalam Permendikbud No. 8. “Penggunaan dana BOS harus transparan dengan masyarakat dan dengan komite” kata Ongki. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.