Beredar Surat WHO Minta Jokowi Serius Tangani Corona, Ini Isinya


TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri membenarkan adanya surat dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) kepada pemerintah Indonesia, terkait penangan Virus Corona atau Covid-19. Dari salinan yang diterima Tempo, surat itu diketahui dikirim pada 10 Maret 2020 lalu.

"Ya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, saat mengkonfirmasi keberadaan surat tersebut, Jumat, 13 Maret 2020.

Surat tersebut ditandatangani oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO. Tedros mengatakan dalam surat itu, WHO menemukan di sejumlah negara, adanya kasus-kasus COVID-19 yang tak terdeteksi.

Ia pun meminta agar negara-negara itu untuk lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas laboratorium pemeriksaannya, untuk mendeteksi kasus-kasus yang ada. "Khususnya di negara-negara dengan populasi besar dan kapasitas sistem kesehatan yang beragam," tulis Tedros.

Tedros menegaskan bahwa deteksi dini adalah faktor penting dalam memahami penyebaran Virus Corona. Hal ini dapat membuat otoritas mengkontaminasi kluster-kluster secara lebih cepat.

WHO pun memberi saran yang diminta agar secara serius dilakukan, untuk mencegah virus ini semakin menyebar. Beberapa saran itu di antaranya, meningkatkan mekanisme respon darurat, termasuk di antaranya agar pemerintah segera mendeklarasikan situasi darurat nasional.

Selanjutnya, mereka menyarankan agar pemerintah mendidik dan berkomunikasi secara akrif dengan menerapkan komunikasi resiko yang tepat, serta lebih melibatkan komunitas.

Lalu WHO pun menyarankan agar pemerintah lebih intensif melakukan tracing terhadap kasus-kasus positif Corona di Indonesia. Terakhir, diketahui pemerintah telah mengkonfirmasi adanya 69 kasus di Indonesia.

WHO juga meminta pengawasan terhadap COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan gejala penyakit pernafasan umum. Selain itu, laboratorium terdesentralisir juga diharapkan ada, agar tim penanggulangan bisa lebih cepat mengidentifikasi klaster dan penyebaran.

Hal ini dilakukan agar langkah darurat bisa diambil. Tak hanya bagi bagi kasus-kasus terkait dengan pasien positif, namun juga pasien-pasien yang memiliki penyakit pernafasan seperti influenza dan penyakit pernafasan akut lainnya.

Selain memberi saran-saran tersebut, Tedros juga mengatakan akan sangat berterima kasih jika Pemerintahan Jokowi lebih terbuka terkait kondisi Corona di Indonesia kepada WHO.

Ia berharap Jokowi mau membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan Indonesia terhadap virus ini, dan langkah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. "Juga data identifikasi kontak para pasien dan rangkuman data contact tracking pasien COVID-19," kata Tedros.

Ia mengatakan data ini sangat penting bagi WHO, untuk memfasilitasi risk assessment mereka secara global. Data ini juga penting agar WHO bisa lebih mudah saat berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan Indonesia dan otoritas terkait lainnya di Indonesia.

Ia mengatakan telah menghubungi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kantor Cabang WHO di Indonesia terkait hal ini.

"Saya mengharapkan kepemimpinan personal dan niat politis Anda, yang tak hanya akan mencerminkan hubungan kuat dengan WHO, namun juga menunjukkan komitmen Indonesia pada keamanan kesehatan global," kata Tedros.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat, 13 Maret 2020, mengatakan akan menghubungi Tedros. Saat mengecek kesiapan Bandara Soekarno-Hatta dalam menghadapi Corona siang tadi, Jokowi mengatakan akan segera memberi laporan terkini situasi Indonesia kepada dia. "Nanti sore hari saya akan bertelpon dengan Dirjen WHO untuk mendapat informasi dan kita menginfromasikan apa yang telah dan akan kita kerjakan," kata Jokowi.






Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

16 menit lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

18 menit lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

26 menit lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

1 jam lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

1 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

2 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

4 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

4 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

5 jam lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

5 jam lalu

Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

Ali menyebut Anies Baswedan mampu melanjutkan dan menuntaskan program-program Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.