KPK Sebut Ada Potensi Kerugian Negara di Defisit BPJS Kesehatan

KPK Ikut Tangani Tunggakan Iuran BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut terdapat potensi kerugian negara dalam defisit yang dialami Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. "Apakah defisit menyangkut juga potensi kerugian negara, iya jelas," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020.

Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme iuran yang mengumpulkan uang masyarakat berdasarkan regulasi undang-undang. Dia mengatakan penggunaan uang itu punya dimensi publik.

Karenanya, kata dia, KPK melakukan kajian terhadap pembiayaan BPJS. Dalam kajiannya, KPK menemukan bahwa defisit BPJS terjadi karena adanya kecurangan atau fraud dan inefisiensi.

Adapun BPJS Kesehatan mencatatkan mengalami defisit sebanyak Rp 12,2 triliun pada 2019. Ghufron mengatakan, ketika mengalami defisit, maka akan menggunakan anggaran negara untuk menambalnya. "Bila Rp 12,2 triliun itu tidak tercover toh nanti akhirnya juga minta ke APBN," kata dia.

Ghufron mengatakan dalam kerangka itu, KPK mengkaji penyebab dari kekurangan uang BPJS tersebut. "Apakah ini benar kurang, jangan2 kurangnya karena inefisien dalam proses pelaksanaan pemberian jaminan kesehatannya, karena tidak terverifikasi pesertanya, kemudian overpayment atau fraud di lapangan," kata dia.

Ghufron meminta pemerintah segera melakukan rekomendasi yang diberikan KPK untuk mengatasi fraud dan inefisiensi dalam pemberian dana BPJS Kesehatan. Bila tak diperbaiki, kata dia, efeknya akan menimbulkan kerugian negara.






Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

1 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

8 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

13 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

14 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

14 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

15 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

15 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

15 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

16 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

21 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa