KPK Beri 6 Rekomendasi ke Terawan Agar BPJS Kesehatan Tak Defisit

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan enam rekomendasi agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tak lagi defisit. Rekomendasi pertama ditujukan kepada Kementerian Kesehatan.

    KPK meminta Kementerian yang dikepalai Terawan Agus Putranto ini mempercepat Pedoman Nasional Praktik Kedokteran atau PNPK esensial. "Prioritas penyelesaian PNPK untuk penyakit yang berisiko dan biaya tinggi serta prioritas program. Sosialisasi PNPK pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta institusi pendidikan," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Jumat, 13 Maret 2020.

    KPK juga meminta pemerintah mengkaji opsi pembatasan manfaat untuk pelayanan menghabiskan biaya tinggi. KPK meminta pemerintah membatasi anggaran penyakit katastropik, serta melakukan pembayaran sesuai dengan kinerja rumah sakit.

    Kepada Kemenkes, KPK turut meminta untuk mempercepat pelaksanaan pembagian pembiayaan atau cost sharing. Hal itu dapat dilakukan dengan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan urun biaya dengan asuransi swasta. "Contoh di Korea Selatan, sebetulnya klaim 20 persen bisa dicover swasta. Kami duga Rp 600-900 miliar bisa ditanggung swasta," kata dia.

    Selain itu, KPK juga meminta Kemenkes melakukan urun biaya dengan peserta. Dia bilang, untuk peserta yang tergolong mampu, maka pemerintah bisa mewajibkan peserta membayar sebanyak 10 persen dari biaya. Ia mengatakan cara ini bisa menghemat hingga Rp 2,2 triliun.

    Kelima, KPK meminta Kemenkes dan Pemerintah Daerah mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit. Kemenkes, kata dia, harus melakukan perbaikan regulasi terkait dengan klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. "Sebanyak 4 dari 6 rumah sakit tidak sesuai kelas dan mengakibatkan pemborosan pembayaran klaim sebesar Rp 33 miliar per tahun," kata dia.

    Selain itu, KPK juga meminta pemerintah untuk menindak kecurangan yang terjadi dalam klaim BPJS. Ia meminta bila si pelaku baru pertama kali melakukan kecurangan maka pemerintah bisa meminta kembali klaim tersebut. Bila fraud sudah terjadi berulang ulang, maka pemerintah bisa melakukan pemutusan kontrak kerja sama. "Bila terjadi secara terus menerus, baru ditindak secara pidana," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.