KPK Pernah Beri Rekomendasi ke Terawan untuk Cegah Defisit BPJS

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (ketiga kiri) mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (ketiga kiri) mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberikan beberapa rekomendasi kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait langkah menghindari defisit BPJS Kesehatan.

    "Ada beberapa rekomendasi terkait BPJS," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat berkunjung ke kantor Tempo pada Kamis, 12 Maret 2020.

    Rekomendasi pertama, KPK meminta Kementerian Kesehatan merapikan klasifikasi kelas rumah sakit. Berdasarkan penelitian tim KPK, ada rumah sakit di daerah yang klasifikasi kelasnya tak sesuai dengan kondisi. "Misal kemampuannya hanya kelas C tapi RS itu ternyata masuk kelas B," kata Pahala. Hal ini menyebabkan inefisiensi.

    Saran lainnya, KPK meminta Menteri Kesehatan membenahi Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK). Panduan ini menjadi acuan setiap dokter ketika akan melakukan tindakan medis kepada pasien.

    Selama ini, KPK melihat PNPK yang sudah ada masih terlalu umum. Sehingga, kata Pahala, sering ada inefisiensi dalam tindakan medis.
    KPK juga melihat perlu ada perbaikan verifikator BPJS Kesehatan di rumah sakit. "Sebab ada temuan tim verifikasi ini meloloskan tindakan medis yang tidak seharusnya, misal, tindakan Cesar tapi pasien laki-laki atau orang fisioterapi tapi sehari datang 2 kali," kata Pahala.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapal Selam 44 Tahun KRI Nanggala 402 Hilang, Negara Tetangga Ikut Mencari

    Kapal selam buatan 1977, KRI Nanggala 402, hilang kontak pada pertengahan April 2021. Tiga jam setelah Nanggala menyelam, ditemukan tumpahan minyak.