KPK Pernah Beri Rekomendasi ke Terawan untuk Cegah Defisit BPJS

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (ketiga kiri) mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberikan beberapa rekomendasi kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait langkah menghindari defisit BPJS Kesehatan.

"Ada beberapa rekomendasi terkait BPJS," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat berkunjung ke kantor Tempo pada Kamis, 12 Maret 2020.

Rekomendasi pertama, KPK meminta Kementerian Kesehatan merapikan klasifikasi kelas rumah sakit. Berdasarkan penelitian tim KPK, ada rumah sakit di daerah yang klasifikasi kelasnya tak sesuai dengan kondisi. "Misal kemampuannya hanya kelas C tapi RS itu ternyata masuk kelas B," kata Pahala. Hal ini menyebabkan inefisiensi.

Saran lainnya, KPK meminta Menteri Kesehatan membenahi Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK). Panduan ini menjadi acuan setiap dokter ketika akan melakukan tindakan medis kepada pasien.

Selama ini, KPK melihat PNPK yang sudah ada masih terlalu umum. Sehingga, kata Pahala, sering ada inefisiensi dalam tindakan medis.
KPK juga melihat perlu ada perbaikan verifikator BPJS Kesehatan di rumah sakit. "Sebab ada temuan tim verifikasi ini meloloskan tindakan medis yang tidak seharusnya, misal, tindakan Cesar tapi pasien laki-laki atau orang fisioterapi tapi sehari datang 2 kali," kata Pahala.






KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

11 jam lalu

KPK Sita Rp 1 Miliar Dalam Kasus Suap BPN Riau

KPK telah meningkatkan kasus suap BPN Riau ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 1 miliar.


KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

13 jam lalu

KPK Lelang Aset Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Termasuk 2 Jetski

KPK melelang sejumlah aset milik mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 hari lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


Cek Tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru 2022

1 hari lalu

Cek Tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru 2022

Tarif iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 2022 terbaru untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan masyarakat Bukan Pekerja (BP).


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

2 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


BPJS Kesehatan Dorong Perluas Akses dan Pemerataan Dokter Bedah

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Dorong Perluas Akses dan Pemerataan Dokter Bedah

Dalam rangka mempermudah peserta dalam mendapatkan layanan bedah, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan bedah


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

2 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.