DPR: Perketat Pintu Masuk Indonesia Cegah Penyebaran Virus Corona

Reporter

Awak kabin berjalan di dekat alat penyemprot cairan disinfektan otomatis yang dipasang petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar di kawasan Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa 3 Maret 2020. Kegiatan desinfeksi yang dilakukan di area terminal domestik dan internasional bandara tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi potensi penyebaran COVID-19 atau virus Corona. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin meminta pemerintah memperketat pintu masuk orang ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Corona, khususnya setelah ditemukannya WNI yang terinfeksi dari luar negeri. "Di setiap pintu masuk Indonesia seperti bandara sudah ada alat pengecekan suhu tubuh," kata Aziz di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

Aziz mempertanyakan mengapa warga asing terinfeksi COVID-19 bisa masuk ke Indonesia sehingga saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah pintu masuk di bandara yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara seperti Bali, Yogyakarta, Jakarta, dan Batam.

Menurut dia langkah memperketat di bandara harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi penetrasi orang terinfeksi Corona masuk Indonesia melalui pintu masuk. "Tapi tentu di samping itu juga dari sisi pencegahan, harus ditingkatkan kualitas kebersihan.” Kualitas kebersihan di setiap tempat-tempat umum harus disediakan cairan pencuci tangan di setiap tempat agar bersih."

Selain itu dia meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi apapun apalagi dalam hal dan bisa mengambil langkah seperti membersihkan diri dan lingkungan.

Aziz juga mengajak masyarakat membantu pemerintah untuk bersama-sama membantu pemerintah mengatasi wabah virus Corona agar tidak meluas. "Kita harus bersama-sama tidak bisa sendiri oleh pemerintah dan DPR tetapi harus bersama masyarakat sehingga masyarakat juga harus bersama melakukan itu dalam rangka meredam COVID-19," katanya.






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

5 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

9 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

18 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

2 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir