Wabah Corona, DPR Minta Mendikbud Pertimbangkan Tutup Sekolah

Reporter

Mendikbud Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mempertimbangkan berbagai skenario dalam mitigasi wabah virus Corona (COVID-19) di lingkungan sekolah dan kampus. “Mitigasi itu bukan berarti panik,” kata anggota Komisi X DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

Indonesia, kata Irine, sudah lama melakukan mitigasi bencana gempa bumi. Hal itu juga bisa kita terapkan di sekolah dan kampus untuk bencana non-alam seperti wabah corona, seperti mengganti kelas fisik dengan kelas dalam jaringan (online) atau tugas di rumah.

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan jika wabah Corona semakin meluas, Nadiem diminta mempersiapkan skenario seperti penutupan sementara untuk sekolah dan kampus.

Apalagi, kata Irine, sejumlah sekolah internasional di Jakarta saat ini sudah mengganti pengajaran kelas fisik dengan kelas online, seperti halnya beberapa institusi pendidikan di luar negeri. Ia meminta Menteri Pendidikan untuk mulai mempertimbangkan skenario mitigasi seperti itu. “Saya percaya, sebagai inovator, Pak Nadiem bisa melakukan inovasi pendidikan seperti itu.”

Menurut Irine, hal yang tidak kalah penting juga adalah memikirkan skenario untuk sekolah dan kampus di luar Pulau Jawa, seperti di Indonesia timur, yang infrastruktur teknologinya tidak sebaik di Jakarta.
Untuk daerah itu, Irine mengusulkan tidak harus dilakukan kelas online secara real time, tapi bisa juga dengan meminta siswa mengumpulkan tugas kepada guru melalui e-mail atau aplikasi bertukar pesan teks lainnya.

"Toh, selama ini siswa dan guru sudah biasa berinteraksi lewat aplikasi chat. Ini hanya salah satu pilihan saja,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Maluku Utara itu.

Menurut Irine, salah satu hal terpenting saat ini adalah mencegah penyebaran virus, supaya tidak semakin banyak yang terinfeksi virus Corona. “Itulah mengapa banyak negara melakukan lockdown atau karantina, mengurangi acara kumpul banyak orang, dan lain-lain. Itu bukan panik, tapi langkah yang masuk akal untuk dilakukan,” kata Irine.

Usulan mitigasi bencana non-alam itu pun dipandang Irine sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang menginstruksikan jajarannya supaya memiliki mitigasi dan skenario penanganan wabah penyakit yang matang.






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

3 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

7 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


Karena Masalah Hak Cipta, GoTo dan Nadiem Makarim Digugat Rp 41,9 T

9 jam lalu

Karena Masalah Hak Cipta, GoTo dan Nadiem Makarim Digugat Rp 41,9 T

Pemilik ojek online Bintaro Hasan Azhari kembali menggugat PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Nadiem.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

16 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

1 hari lalu

Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta warga dan juga para ASN untuk mengibarkan bendera setengah tiang kemarin. Mendengarkan pidato Nadiem Makarim.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)