Sekjen PPP: Jokowi Tahu Penolakan Publik terhadap Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengetahui penolakan publik terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Pada Jumat, 6 Maret lalu, Jokowi membicarakan rancangan aturan sapu jagat itu bersama para pimpinan partai koalisinya. Arsul turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    "Kalau dari apa yang disampaikan Pak Jokowi kesan saya beliau mengetahui ada juga resistensi dari berbagai elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

    Menurut Arsul, dalam pertemuan tersebut, Jokowi menerangkan ihwal klaster-klaster yang banyak diprotes publik, yakni ketenagakerjaan dan perizinan yang berdampak ke lingkungan. Jokowi pun meminta agar omnibus law itu dibahas di DPR.

    "Artinya beliau mengikuti atau paling tidak mendapatkan informasi tentang itu dan Pak Jokowi mengatakan ya sudah dibahas bersama-sama," kata Arsul.

    Anggota Komisi Hukum ini juga mengaku telah bicara dengan Jokowi soal omnibus law secara informal. Dalam kesempatan yang lain itu, Arsul menyampaikan penjelasan Ketua Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani yang terus membangun dialog komunikasi pertemuan dengan serikat-serikat pekerja.

    "Pak Jokowi justru menyampaikan itu hal yang bagus, karena ini kan sebetulnya pemangku kepentingan langsungnya ini kan dua, kelompok pengusaha dan kelompok pekerja. Itu yang diharapkan didorong," kata Arsul.

    Dalam pertemuan di Istana Negara itu hadir para ketua umum partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

    Kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Para sekretaris jenderal partai koalisi juga hadir dalam pertemuan tersebut, ditambah Azis Syamsudin sebagai Wakil Ketua DPR, Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, dan Ketua Fraksi PKB Cucun Syamsurizal. Adapun Ketua DPR Puan Maharani tak hadir karena sedang di luar Jakarta.

    Penolakan publik terhadap omnibus law meluas di pelbagai daerah. Di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, dan Makassar, mahasiswa dan buruh bergantian atau bersama-sama turun ke jalan.

    Sejumlah serikat buruh bahkan menyatakan bakal menggelar demo besar hingga pemogokan umum menuntut pemerintah membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. "Kami dorong agar terjadi aksi-aksi di daerah menuju mogok nasional," kata Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos di kawasan Menteng, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara