Sekjen PPP: Jokowi Tahu Penolakan Publik terhadap Omnibus Law

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengetahui penolakan publik terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Pada Jumat, 6 Maret lalu, Jokowi membicarakan rancangan aturan sapu jagat itu bersama para pimpinan partai koalisinya. Arsul turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Kalau dari apa yang disampaikan Pak Jokowi kesan saya beliau mengetahui ada juga resistensi dari berbagai elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

Menurut Arsul, dalam pertemuan tersebut, Jokowi menerangkan ihwal klaster-klaster yang banyak diprotes publik, yakni ketenagakerjaan dan perizinan yang berdampak ke lingkungan. Jokowi pun meminta agar omnibus law itu dibahas di DPR.

"Artinya beliau mengikuti atau paling tidak mendapatkan informasi tentang itu dan Pak Jokowi mengatakan ya sudah dibahas bersama-sama," kata Arsul.

Anggota Komisi Hukum ini juga mengaku telah bicara dengan Jokowi soal omnibus law secara informal. Dalam kesempatan yang lain itu, Arsul menyampaikan penjelasan Ketua Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani yang terus membangun dialog komunikasi pertemuan dengan serikat-serikat pekerja.

"Pak Jokowi justru menyampaikan itu hal yang bagus, karena ini kan sebetulnya pemangku kepentingan langsungnya ini kan dua, kelompok pengusaha dan kelompok pekerja. Itu yang diharapkan didorong," kata Arsul.

Dalam pertemuan di Istana Negara itu hadir para ketua umum partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Para sekretaris jenderal partai koalisi juga hadir dalam pertemuan tersebut, ditambah Azis Syamsudin sebagai Wakil Ketua DPR, Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, dan Ketua Fraksi PKB Cucun Syamsurizal. Adapun Ketua DPR Puan Maharani tak hadir karena sedang di luar Jakarta.

Penolakan publik terhadap omnibus law meluas di pelbagai daerah. Di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, dan Makassar, mahasiswa dan buruh bergantian atau bersama-sama turun ke jalan.

Sejumlah serikat buruh bahkan menyatakan bakal menggelar demo besar hingga pemogokan umum menuntut pemerintah membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. "Kami dorong agar terjadi aksi-aksi di daerah menuju mogok nasional," kata Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos di kawasan Menteng, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2020.






Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

53 menit lalu

Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan FIFA akan membentuk tim transformasi untuk sepak bola Tanah Air menyusul tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

1 jam lalu

Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA soal kericuhan setelah pertandingan sepak bola Liga 1 di Kanjuruhan.


Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

8 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

10 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

16 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

16 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Kader PPP DKI Jakarta Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres

1 hari lalu

Kader PPP DKI Jakarta Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres

Kader PPP DKI Jakarta atau Kader Kabah Jakarta mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai salah satu Capres 2024.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 hari lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.