Kritik Veronica Koman - KontraS untuk Mahfud MD soal TNI di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menunjukkan dokumen nama warga yang meninggal dan ditahan selama operasi militer berlangsung di Nduga, Papua. Mahfud menyebut data ini diberikan oleh mahasiswa UI yang mengaku dititipkan oleh aktivis HAM Veronica Koman. Jakarta,17 Februari 2020. TEMPO/Ahmad Faizn

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan aparat TNI dan Polri harus tetap hadir di Papua. Mahfud menyatakan aparat pertahanan dan keamanan tak mungkin ditarik dari sana.

"Bagaimana negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," kata Mahfud saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020.

Menurut Mahfud, selama ini yang kerap menggunakan narasi-narasi bahwa TNI - Polri penyebab masalah di Papua adalah kalangan LSM. Ia berpendapat TNI dan Polri Harus hadir di sana.

Namun, pendekatan terhadap masyarakat harus lebih manusiawi, seperti melakukan pendekatan kesejahteraan. "Tetap harus ada di situ," kata Mahfud.

Ucapan tersebut dikritik oleh aktivis HAM Veronica Koman. Pengacara yang banyak menangani masalah HAM di Papua ini mengatakan yang diminta selama ini juga bukan penarikan pasukan hingga Papua kosong melompong.

Veronica mengakui TNI/Polri berwenang untuk tetap berada di Papua, seperti halnya berada di provinsi lainnya. "Yang dikritik itu kan penempatan aparat berlebihan hingga Papua jadi seperti DOM (Daerah Operasi Militer)," kata Veronica melalui kepada Tempo, Rabu, 11 Maret 2020.

Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar mengatakan penarikan TNI dan Polri dari Papua tak bisa dilihat dari perspektif menentukan nasib sendiri (self determination), tapi langkah konkret pemerintah memperbaiki situasi sosial dan politik di Papua.

"Pendekatan dialogis, egaliter, dan melibatkan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik jika militer masih siaga di sana," kata Rivanlee kepada Tempo, Rabu, 11 Maret 2020. Menurut dia, dialog yang baik tak akan terjadi jika pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan.

Rivanlee mengatakan, jika hanya berlandaskan pada ketakutan bahwa Papua akan melepaskan diri, maka negara akan menggunakan segala cara untuk 'menundukkan' Papua. Maka dari itu, dia berpendapat negara harus mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan.

"Sebagai langkah awal yang konkret, negara harus melakukan evaluasi total atas pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan," kata Rivanlee.

Veronica melanjutkan, pendekatan kesejahteraan yang dimaksud Mahfud memang baik, tetapi tak akan nyambung bila diterapkan tanpa adanya konsultasi dengan masyarakat. Dia pun mengungkit janji Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk berdialog dengan masyarakat Papua.

"Sebaiknya ini segera direalisasikan supaya ada perdamaian. Kasihan sipil yang terjepit di tengah konflik bersenjata," ujar Veronica.

Rivanlee juga mengkritik ucapan Mahfud yang menuding LSM membuat narasi bahwa tentara penyebab masalah di Papua. Menurut dia, sebagai Menkopolhukam Mahfud harusnya memahami bahwa keterlibatan masyarakat sipil adalah hak warga.

Ia mengutip Pasal 150 Undang-undang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. "Pak Mahfud mestinya harus paham soal peran dan statusnya sebagai Menkopolhukam," ujar Rivanlee.






Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

2 jam lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

6 jam lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

9 jam lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

14 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

16 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

17 jam lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,


LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

18 jam lalu

LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

LBH APIK menyatakan pihaknya menyiapkan keberatan ke Kapolri atas penunjukkan pejabat Kasubdit Remaja, anak dan wanita (Renakta) Polda Metro Jaya.


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

19 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.


Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

20 jam lalu

Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan calon taruna untuk mengakomodasi kondisi umum remaja


Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva Berkaitan Ferdy Sambo, Saksi AKBP Arif Rahman Tak Stabil

21 jam lalu

Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva Berkaitan Ferdy Sambo, Saksi AKBP Arif Rahman Tak Stabil

Sidang etik terhadap mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda Arsyad Daiva Gunawan alias ADG dilaksanakan kemarin.