Massa Penolak Omnibus Law di Semarang Long March 12 Kilometer

Reporter

Editor

Amirullah

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. TEMPO/Shinta Maharani

TEMPO.CO, Semarang - Massa penolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Semarang melakukan long march sejauh 12 kilometer pada Rabu, 11 Maret 2020. Mereka memulai aksi dari Teman Lele Kecamatan Tugu menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Long march tersebut dikawal aparat kepolisian hingga depan gubernuran. Massa yang menamakan diri Rakyat Jawa Tengah Melawan atau Rajam itu terdiri dari organisasi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Di depan gubernuran, perwakilan massa berorasi secara bergantian di atas mobil komando. Mereka menilai banyak poin di RUU Cipta Kerja yang tak berpihak kepada rakyat. Mereka meminta pembahasan RUU itu tak dilanjutkan. "Hentikan pembahasan omnibus law," kata perwakilan massa, Mulyono.

Dia menyoroti aturan dalam omnibus law tentang ketenagakerjaan. Menurut Mulyono, banyak aturan yang melemahkan buruh, misalnya untuk berserikat, penghapusan cuti, pengurangan pesangon. "Selama ini belum ada omnibus law saja banyak perusahaan yang melanggar," ucap dia.

Didik Armansyah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menyebutkan, mahasiswa turut menolak karena menilai omnibus law mengancam nasib orang tua mereka yang sebagian adalah buruh. Menurutnya, mahasiswa ketika lulus juga akan terjun ke dunia kerja dan bakal merasakan imbas omnibus law.

Didik menyebut, mereka akan mengawal hingga RUU ini dibatalkan. "Ini aksi pemanasan. Aksi yang lebih besar nanti tanggal 23 Maret," kata dia. "Sekarang kuliah sudah mahal. Akan makin susah untuk mengenyam pendidikan tinggi."

Didik juga menyoroti kelangsungan kelestarian lingkungan yang bakal terancam melalui omnibus law. "Dalihnya mempermudah investasi tanpa memperhatikan analisis dampak mengenai lingkungan," ucapnya.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

5 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

5 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

10 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

12 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

14 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

21 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

29 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik