Jokowi Undang Edy Rahmayadi Cari Solusi Sengketa Lahan di Sumut

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. Rapat membahas implementasi tol laut. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2020. Undangan tersebut untuk membahas penyelesaian sengketa lahan di Sumatera Utara.

Menurut Jokowi, ada dua masalah pertanahan di Sumatera Utara yang harus segera diputuskan, yakni konflik eks lahan Hak Guna Usaha PTPN II dan sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo, eks Bandara Polonia Medan.

"Terkait eks HGU PTPN II, data yang saya dapat terdapat 5.873 hektar yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan sekarang statusnya dikuasai langsung oleh negara," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2020

Dari luas tersebut, kata Jokowi, sebesar 3.104 hektar belum memperoleh izin penghapusbukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak. Sedangkan sisanya, seluas 2.768 hektar telah memperoleh izin penghapusbukuan.

"Sebab itu, dalam ratas ini kita fokus bicara percepatan penyelesaian lahan eks HGU PTPN II, baik yang memperoleh izin pembukuan maupun yang belum," ujar Jokowi.

Sejalan dengan itu, Jokowi juga meminta Kementerian BPN/ATR untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN II untuk menghindari spekulasi tanah.

"Sehingga tanah eks HGU PTPN II betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemerintah provinsi. Tolong betul-betul ada inventarisasi, verifikasi ulang," ujar Jokowi.

Sementara terkait sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo, Jokowi mengatakan ada 591 hektar tanah eks Bandara Polonia. Dari jumlah itu, terdapat 302 hektar yang dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI-AU, sedangkan tanah seluas 260 hektar belum memiliki sertifikat.

Di atas tanah seluas 260 hektar yang belum bersertifikat itu, kata Jokowi, terdapat 5.036 KK atau 27 ribu warga termasuk ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektar yang telah memiliki putusan hukum di MA.

"Oleh karena itu, saya minta dicarikan penyelesaian yang adil. Semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan hal ini perlu segera diputuskan karean bukan hanya menyangkut aset-aset TNI-AU, tapi juga 27 ribu warga yang saat ini menempati 260 hektar eks lahan Bandara Polonia," ujar Jokowi

Belajar dari kasus ini, Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga, Pemda untuk menertibkan administrasi. "Jaga aset yang dimiliki sehingga tidak memunculkan masalah yang berlarut-larut," ujar Jokowi.






Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

43 menit lalu

Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

Indonesia tak kena sanksi FIFA soal Tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima surat dari badan sepak bola dunia itu.


Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

1 jam lalu

Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan FIFA akan membentuk tim transformasi untuk sepak bola Tanah Air menyusul tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

2 jam lalu

Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA soal kericuhan setelah pertandingan sepak bola Liga 1 di Kanjuruhan.


Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

9 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

11 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

17 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

17 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 hari lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.