Jika Papua Sehari Tanpa TNI - Polri, Mahfud Md.: Hancur

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit Polri mengusung jenazah Bharatu (Anumerta) Doni Priyanto saat tiba di terminal kargo Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 1 Maret 2020. Anggota organik Bataliyon A Resimen III Korbrimob Polri, Doni Priyanto gugur saat terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kali Kabur, Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. ANTARA

    Prajurit Polri mengusung jenazah Bharatu (Anumerta) Doni Priyanto saat tiba di terminal kargo Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 1 Maret 2020. Anggota organik Bataliyon A Resimen III Korbrimob Polri, Doni Priyanto gugur saat terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kali Kabur, Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan pasukan TNI dan Polri tidak bisa ditarik dari Papua.

    Menurut dia, yang terpenting adalah pendekatan yang digunakan pemerintah berubah menjadi lebih humanis.

    "Bagaimana negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020.

    Mahfud Md berpendapat TNI dan Polri Harus hadir di sana. Tapi pendekatan terhadap masyarakat harus lebih manusiawi, seperti melakukan pendekatan kesejahteraan. 

    Dia pun berpendapat bahwa tidak mungkin negara melarang aparat keamanan dan pertahanan memasuki suatu daerah untuk menjaganya. Maha Mahfud menyatakan tidak setuju dengan usul penarikan personel TNI dan Polri dari Papua, meski tujuannya menghilangkan kesan militeristik.

    Menurut Mahfud Md., selama ini yang kerap menggunakan narasi-narasi bahwa TNI - Polri penyebab masalah di Papua adalah kalangan LSM. Dia menyatakan tak setuju jika ada yang mempersoalkan kehadian TNI - Polri di sana.

    Dia lantas menegaskan kembali bahwa negara tidak bisa menarik pasukan TNI - Polri dari Papua.

    "Tetap harus ada di situ."

    Mahfud menjelaskan pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan masalah di Papua.

    Desk-desk Papua di sejumlah kementerian/lembaga pun bakal akan diintegrasikan agar pembangunan di sana lebih dirasakan oleh masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara