Kejagung Belum Terima Salinan Putusan Kebebasan Karen Agustiawan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan melambaikan tangan pada awak media usai menandatangani berita acara pembebasan atas kasus yang menimpa dirinya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas terhadap Karen terkait kasus dugaan korupsi investasi blok migas Basker Manta Gummy (BMG), Australia pada 2009. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -Kejaksaan Agung mengaku hingga saat ini belum menerima salinan petikan putusan secara utuh dari Mahkamah Agung yang menyatakan Karen Agustiawan bebas.

Sehingga, Kejaksaan Agung belum menentukan sikap apakah akan mengajukan Peninjaun Kembali atau tidak. Karen Agustiawan sendiri telah resmi keluar dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung pada malam ini, 10 Maret 2020.

"Hari ini kami belum menerima salinan putusan secara utuh, oleh karena itu kami minta waktu apabila nanti salinan putusan sudah diterima, kami pelajari dulu untuk mengambil langkah-langkah," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 Maret 2020.

Kendati demikian, Hari menyadari bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi, disebutkan jaksa tidak boleh mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau terdakwa dan atau ahli warisnya.

"Kira-kira nanti kami pelajari terobosan atau langkah hukum terhadap perkara ini ke depan," kata Hari.

Hari ini, 10 Maret 2020, Karen Agustiawan keluar dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung setelah dinyatakan tak bersalah oleh Mahkamah Agung. Ia sebelumnya disebut mengabaikan prosedur investasi di Pertamina dalam akuisisi blok BMG di Australia pada 2009.

Karen juga dianggap melakukan investasi tanpa pembahasan dan kajian terlebih dahulu, serta tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris Pertamina. Atas perbuatannya, Karen dianggap telah merugikan negara Rp 568 miliar dan memperkaya Roc Oil Company Australia.

"Hari ini saya merasa bahagia untuk keluarga, terutama sujud syukur kepada Allah atas kebahagiaan luar biasa terutama anak-anak, kakak-kakak, cucu, dan juga pekerja pertamina yang masih dan pensiun," ujar Karen.

Di sisi lain, Karen mengaku kecewa atas sangkaan yang dialamatkan kepadanya. Ia merasa keputusannya untuk Pertamina dipaksakan menjadi sebuah tindak pidana.

"Aksi korporasi yang tekennya adalah business judgement, yang domainnya adalah hukum perdata, tapi dipaksakan menjadi domain hukum pidana, tindak pidana korupsi," kata Karen Agustiawan lagi.






Ferdy Sambo Cs Diserahkan ke Jaksa pada Pekan Depan, Polri: Kalau Berkasnya Sudah Lengkap

5 jam lalu

Ferdy Sambo Cs Diserahkan ke Jaksa pada Pekan Depan, Polri: Kalau Berkasnya Sudah Lengkap

Polri akan menyerahkan Ferdy Sambo Cs ke Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan jika berkas perkara pembunuhan Brigadir J sudah dinyatakan lengkap.


Kejagung Selesaikan Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Paling Lambat Akhir Pekan Ini

21 jam lalu

Kejagung Selesaikan Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Paling Lambat Akhir Pekan Ini

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan jaksa segera menyelesaikan berkas perkara Ferdy Sambo dkk paling lambat akhir minggu ini.


Hasnaeni 'Wanita Emas' Tersangka Korupsi Waskita Beton: Pernah Nyalon Gubernur DKI dan Bagi-bagi Uang

4 hari lalu

Hasnaeni 'Wanita Emas' Tersangka Korupsi Waskita Beton: Pernah Nyalon Gubernur DKI dan Bagi-bagi Uang

Mischa Hasnaeni Moein atau wanita emas ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pegadaan proyek fiktif pada PT Waskita Beton Precast, Tbk.


Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

5 hari lalu

Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk.


Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

6 hari lalu

Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

Pada 2018, terdapat 21 perusahaan importir garam mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri dengan nilai sebesar Rp2,05 triliun.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

6 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.


Kecelakaan Maut Tol Pejagan - Pemalang, PU Minta Operator Patroli Rutin dan Pasang CCTV

8 hari lalu

Kecelakaan Maut Tol Pejagan - Pemalang, PU Minta Operator Patroli Rutin dan Pasang CCTV

Usai kecelakaan maut di Tol Pejagan - Pemalang KM 235+000 pada Ahad, 18 September 2022, PUPR meminta operator tol menggelar patroli rutin.


Polisi Selidiki Dugaan Asap Kebakaran Ilalang Jadi Penyebab Kecelakaan di Tol Brebes

8 hari lalu

Polisi Selidiki Dugaan Asap Kebakaran Ilalang Jadi Penyebab Kecelakaan di Tol Brebes

Asap tebal akibat ilalang yang terbakar di tepi jalan tol menyebabkan pengendara mengurangi kecepatan. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan.


Meninggal dalam Kecelakaan di Jalan Tol, Jenazah Anak Jamintel Dibawa ke Rumah Duka

8 hari lalu

Meninggal dalam Kecelakaan di Jalan Tol, Jenazah Anak Jamintel Dibawa ke Rumah Duka

Kecelakaan diduga disebabkan oleh asap tebal hasil pembakaran ilalang di pinggir jalan tol. Asap itu diduga menghalangi penglihatan pengemudi.


Anak Bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen Jadi Korban Kecelakaan Beruntun di Tol Pejagan-Pemalang

8 hari lalu

Anak Bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen Jadi Korban Kecelakaan Beruntun di Tol Pejagan-Pemalang

Kejagung mengonfirmasi anak bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menjadi korban dalam kecelakaan beruntun di Brebes, Jawa Tengah.