Hingga Februari 15 Meninggal karena Demam Berdarah di Jateng

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter memeriksa pasien yang terserang Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan, Banten, 29 Januari 2019.  Meski jumlah pasien DBD meningkat, pihak Pemerintah Kota Tangsel belum menetapkan DBD sebagai kejadian luar biasa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Dokter memeriksa pasien yang terserang Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan, Banten, 29 Januari 2019. Meski jumlah pasien DBD meningkat, pihak Pemerintah Kota Tangsel belum menetapkan DBD sebagai kejadian luar biasa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Semarang-Sebanyak 15 orang meninggal karena Demam Berdarah di Jawa Tengah tahun ini hingga Februari. Kematian tersebut terjadi dari 1.056 kasus Demam Berdarah di Jawa Tengah.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tatik Murhayati mengatakan, jumlah itu menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Yang jelas tahun ini lebih kecil," kata dia, Selasa, 10 Maret 2020.

    Menurut dia, 15 kasus kematian karena Demam Berdarah berasal dari 13 daerah di Jawa Tengah. Di Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas terdapat dua orang meninggal. 

    Adapun Kabupaten Cilacap, Purbaligga, Banjarnegara, Kebumen, Karanganyar, Rembang, Jepara, Temanggung, Batang, dan Tegal masing-masing satu orang meninggal. "Penyebaran hampir seluruh wilayah," ujarnya. 

    Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo berujar Demam Berdarah merupakan penyakit endemik di Indonesia. Sebab, wilayah Indonesia berada di daerah tropis.

    Yuli menyebut, berdasarkan tren tahunan, saat ini merupakan puncak kejadian Demam Berdarah. "Mulai bulan Oktober terjadi kenaikan kasus sampai puncaknya Februari Maret seperti sekarang," ujar dia.

    JAMAL A. NASHR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.