Mahfud Md Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan di Papua

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menkes Terawan Agus Putranto mengikuti dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 6 Februari 2020. Dzkir dan doa tersebut bertemakan

    Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menkes Terawan Agus Putranto mengikuti dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 6 Februari 2020. Dzkir dan doa tersebut bertemakan "Dari Natuna Selamatkan Indonesia". ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md memastikan tidak akan ada penambahan aparat keamanan di distrik Tembagapura, Mimika, Papua. "Enggak. Tadi rapat enggak, menyatakan cukup (pasukan)," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya meminta TNI dan Polri untuk memperkuat pengamanan di Papua menyusul terjadinya teror oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Tembagapura, Mimika.

    "Saya tentu meminta kepada Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI bila perlu satgas yang ada tambah, perkuat lagi. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi dengan senjata," kata Tito.

    Teror yang dilakukan KKB sejak pekan lalu telah membuat sekitar 1.500 warga dari sejumlah kampung di Tembagapura mengungsi ke Kota Timika. Mereka mengungsi karena ketakutan.

    KKB juga dilaporkan telah terlibat baku tembak dengan aparat keamanan. Seorang anggota Brimob dan TNI tewas.

    Tito pun mengungkap pengalamannya selama dua tahun saat menjabat sebagai Kapolda Papua dalam mengatasi gangguan keamanan dari KKB dengan menggunakan pendekatan lunak (soft approach). Saat itu, ia meminta tokoh-tokoh masyarakat yang disegani di Papua agar berdialog dengan kelompok bersenjata agar tidak melakukan aksi kekerasan.

    "Pengalaman saya selaku Kapolda Papua dua tahun, banyak beberapa kali saya bisa melakukan komunikasi-komunikasi dengan mereka, sehingga mereka tidak melakukan aksi kekerasan," kata Tito.

    Seandainya pendekatan lunak tidak bisa dilaksanakan, kata Tito, maka tindakan tegas harus dilakukan. "Soft approach dilaksanakan, tapi seandainya soft approach tidak bisa dilaksanakan dan mereka melanggar hukum apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas. Tegas. Kita harus tegakkan hukum. Siapapun dia, tegas," kata mantan Kapolri ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.