Penggugat Iuran BPJS Kesehatan: Segera Tindaklanjuti Putusan MA

Reporter

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Gugatan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang merupakan penggugat naiknya iuran BPJS Kesehatan mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami berharap pemerintah yang ada di pihak kalah tidak melakukan intrik lain karena kehilangan muka, laksanakan saja putusan ini, selesai. Tidak usah menunda-nunda," ujar Kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa, Senin, 9 Maret 2020.

Dalam putusan uji materi itu, MA menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I. Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Angka iuran tersebut naik 100 persen dari iuran sebelumnya.

Rusdianto mengatakan dikabulkannya sebagian permohonan uji materi terhadap Perpres tersebut menjadi bukti pemerintah tergesa-gesa dalam memutuskan kebijakan itu.

Menurut Rusdianto, kebijakan itu tidak mengacu pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah sehingga dapat dilumpuhkan dengan argumentasi saat uji materi.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi, hingga 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, apabila tidak dilaksanakan, peraturan perundangan-undangan yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Pemerintah diberi kesempatan sampai menerima salinan putusan dan 90 hari setelahnya, apabila berdiam diri itu tidak mempunyai hukum mengikat," kata Rusdianto. Pihaknya berharap putusan MA itu dijalankan tidak sampai 90 hari setelah salinan disampaikan kepada pemerintah.






Cek Tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru 2022

5 jam lalu

Cek Tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru 2022

Tarif iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 2022 terbaru untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan masyarakat Bukan Pekerja (BP).


BPJS Kesehatan Dorong Perluas Akses dan Pemerataan Dokter Bedah

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Dorong Perluas Akses dan Pemerataan Dokter Bedah

Dalam rangka mempermudah peserta dalam mendapatkan layanan bedah, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan bedah


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

2 hari lalu

Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

Berikut daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan dari ringan sampai kronis sepert sakit kepala, diabetes, sampai HIV


Lulusan Teknik Wajib Baca, Daftar Lowongan Kerja Dibuka sampai Akhir Oktober

2 hari lalu

Lulusan Teknik Wajib Baca, Daftar Lowongan Kerja Dibuka sampai Akhir Oktober

Namun, sekarang banyak orang lebih mahir dalam mencari lowongan kerja baru melalui berbagai cara.


Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

2 hari lalu

Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

BPJS Kesehatan mengembangkan telemedicine agar peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia semakin mudah mengakses layanan kesehatan yang kredibel


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

3 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

3 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

Telemedicine memudahkan penduduk di wilayah 3T mengakses pelayanan kesehatan.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

5 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.