DPR Minta Pemerintah Jalankan Putusan MA soal BPJS Kesehatan

Petugas BPJS Kesehatan mensosialisasikan BPJS SATU (Siap Membantu) kepada pasien di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta Barat, pada Kamis 19 Desember 2019. BPJS SATU ini merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan menghadirkan petugas P3 di rumah sakit dengan tujuan agar peserta JKN-KIS dapat berinteraksi dengan mudah dan mengetahui informasi sekitar program JKN-KIS. TEMPO/Gregorius Bramantyo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta pemerintah segera melaksanakan putusan tersebut. "Keputusan ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan kawan-kawan di legislatif terutama Komisi IX," kata Saleh kepada wartawan, Senin, 9 Maret 2020.

Politikus Partai Amanat Nasional ini juga meminta Mahkamah Agung segera menyerahkan salinan putusan kepada pemerintah, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Presiden Joko Widodo, dan BPJS Kesehatan.

Dia mengatakan salinan perlu segera disampaikan agar pemerintah tak mencari rumus lain untuk menaikkan iuran. "Dengan demikian tidak ada alasan pemerintah dan operator untuk tetap menaikkan ini," ujar dia.

Kendati iuran BPJS Kesehatan batal naik, Saleh mendesak pemerintah tetap memberikan pelayanan sesuai standar kepada masyarakat. Dia juga mengatakan DPR siap bekerja sama dengan pemerintah mencari solusi terbaik mengatasi masalah defisit dan kekurangan pembiayaan BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh menyebut putusan Mahkamah ini sesuai dengan perjuangan Komisi Kesehatan.

"Kami perlu melakukan desain ulang bagaimana agar kekurangan biaya utang yang ditanggung oleh BPJS ini segera teratasi tanpa harus menaikkan iuran dari peserta," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Mahkamah Agung mengabulkan uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019 terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Pasal 34 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. Dengan putusan ini, iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres diterbitkan.

Berdasarkan Perpres itu sebelumnya, tertulis dalam Pasal 29, iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meningkat menjadi Rp 42 ribu dari sebelumnya sebesar Rp 25.500. Kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 meningkat menjadi Rp 42 ribu, dari sebelumnya sebesar Rp 25.500.

Iuran peserta atau mandiri Kelas 2 meningkat menjadi Rp 110 ribu dari sebelumnya Rp 51 ribu. Lalu, iuran peserta Kelas 1 naik menjadi Rp 160 ribu dari sebelumnya sebesar Rp 80 ribu.






Cek Tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru 2022

1 hari lalu

Cek Tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru 2022

Tarif iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 2022 terbaru untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan masyarakat Bukan Pekerja (BP).


BPJS Kesehatan Dorong Perluas Akses dan Pemerataan Dokter Bedah

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Dorong Perluas Akses dan Pemerataan Dokter Bedah

Dalam rangka mempermudah peserta dalam mendapatkan layanan bedah, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan bedah


Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

3 hari lalu

Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

Berikut daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan dari ringan sampai kronis sepert sakit kepala, diabetes, sampai HIV


Lulusan Teknik Wajib Baca, Daftar Lowongan Kerja Dibuka sampai Akhir Oktober

3 hari lalu

Lulusan Teknik Wajib Baca, Daftar Lowongan Kerja Dibuka sampai Akhir Oktober

Namun, sekarang banyak orang lebih mahir dalam mencari lowongan kerja baru melalui berbagai cara.


Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

4 hari lalu

Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

BPJS Kesehatan mengembangkan telemedicine agar peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia semakin mudah mengakses layanan kesehatan yang kredibel


BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

4 hari lalu

BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

Telemedicine memudahkan penduduk di wilayah 3T mengakses pelayanan kesehatan.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

7 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

7 hari lalu

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

7 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.


BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

7 hari lalu

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja penuh waktu atau full time.