PDIP Minta Agar RUU Cipta Kerja Tak Korbankan Kepentingan Buruh

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan berdialog dengan semua pihak terkait omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Hasto mengatakan, PDIP sebagai partai yang memiliki konstituen dari kelompok buruh dan pekerja wajib menaruh perhatian terhadap draf aturan sapu jagat itu.

    "Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan karena hal tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Maret 2020.

    Hasto sekaligus menanggapi aksi menolak omnibus law 'Gejayan Memanggil' di Yogyakarta yang digelar hari ini dan berbagai rencana aksi kelompok buruh. Dia menegaskan, partai banteng berkomitmen membuka ruang berdiskusi dengan pelbagai pihak.

    PDIP, kata Hasto, juga akan membentuk tim khusus menangani isu RUU omnibus law termasuk menyerap aspirasi yang ada. Di mengatakan, berbagai perbedaan tafsir masih dapat dibicarakan.

    "Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," ujar Hasto.

    Sebagai pendukung pemerintah, Hasto mengatakan PDIP mendukung RUU usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Kata dia, RUU Cipta Kerja bertujuan membuka jalan terwujudnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang diatur di dalam Konstitusi.

    Hasto juga mengklaim kepemimpinan Jokowi bersifat aspiratif serta mendahulukan dialog. Dia juga meyakini kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang muncul dari bawah. "Orientasi Pak Jokowi berbeda dengan (pemimpin) yang lain dalam menjalankan perintah Konstitusi itu," ujar dia.

    Meski begitu, dia juga mengakui ada banyak kritik terkait substansi RUU itu tersebut. "Karena banyak yang sebenarnya menerima informasi tidak tepat atas RUU Cika (Cipta Kerja) sehingga ada kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi pembahasan omnibus law ini," kata Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.