Kenaikan Iuran Dibatalkan MA, Menkeu: BPJS Kesehatan Makin Merugi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjenguk pasien yang tengah melakukan perawatan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. BPJS Kesehatan memangkas prosedur pelayanan hemodialisis atau cuci darah untuk pasien gagal ginjal kronis. TEMPO/Tony Hartawan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjenguk pasien yang tengah melakukan perawatan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. BPJS Kesehatan memangkas prosedur pelayanan hemodialisis atau cuci darah untuk pasien gagal ginjal kronis. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) akan berpengaruh pada kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Kendati, keputusan ini menguntungkan masyarakat luas.

    "Secara keuangan mereka (BPJS) merugi. Sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS, meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun, itu masih negatif, hampir sekitar Rp13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, adalah suatu realita yang harus kami lihat. Nanti kami review lah," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 9 Maret 2020.

    Sri Mulyani mengatakan, putusan MA ini memang harus dihitung implikasinya terhadap BPJS. "Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kami lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain," ujar dia.

    MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

    Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

    Pasal 34 Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin, 9 Maret 2020.

    Pada Pasal 34 Perpres, kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

    Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan. Adapun, gugatan ini awalnya dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019. Mereka keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

    DEWI NURITA | ROSSENO AJI

    Catatan Redaksi:

    Berita ini dilengkapi di paragraf ketujuh yang menjelaskan tentang besaran iuran pada Senin, 9 Maret 2020, pukul 18.10. Sebelumnya paragraf tersebut tidak ada. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Rapid Test, Swab, dan TB-TCM dalam Deteksi Virus Corona

    Ada tiga tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan Rapid Test, Swab, atau metode TB-TCM. Simak perbedaannya.