Kenaikan Iuran Dibatalkan MA, Menkeu: BPJS Kesehatan Makin Merugi

Reporter

Editor

Amirullah

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjenguk pasien yang tengah melakukan perawatan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. BPJS Kesehatan memangkas prosedur pelayanan hemodialisis atau cuci darah untuk pasien gagal ginjal kronis. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) akan berpengaruh pada kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Kendati, keputusan ini menguntungkan masyarakat luas.

"Secara keuangan mereka (BPJS) merugi. Sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS, meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun, itu masih negatif, hampir sekitar Rp13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, adalah suatu realita yang harus kami lihat. Nanti kami review lah," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 9 Maret 2020.

Sri Mulyani mengatakan, putusan MA ini memang harus dihitung implikasinya terhadap BPJS. "Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kami lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain," ujar dia.

MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pasal 34 Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin, 9 Maret 2020.

Pada Pasal 34 Perpres, kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan. Adapun, gugatan ini awalnya dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019. Mereka keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

DEWI NURITA | ROSSENO AJI

Catatan Redaksi:

Berita ini dilengkapi di paragraf ketujuh yang menjelaskan tentang besaran iuran pada Senin, 9 Maret 2020, pukul 18.10. Sebelumnya paragraf tersebut tidak ada. Terima kasih.






Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

8 jam lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

8 jam lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

9 jam lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

12 jam lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

12 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

13 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

14 jam lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

15 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

16 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

21 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati