Polri Minta Masyarakat Tak Belanja Berlebihan, Stok Pangan Aman

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Orang-orang membeli mi instan dan sembako setelah Singapura menaikkan tingkat kewaspadaan wabah Virus Corona menjadi status Orange, di sebuah supermarket di Singapura 8 Februari 2020. REUTERS/Edgar Su

    Orang-orang membeli mi instan dan sembako setelah Singapura menaikkan tingkat kewaspadaan wabah Virus Corona menjadi status Orange, di sebuah supermarket di Singapura 8 Februari 2020. REUTERS/Edgar Su

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan membeli bahan pangan secara berlebihan. Brigjen Daniel yang juga Ketua Satgas Pangan Polri ini menegaskan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan.

    "Pemerintah kan sudah menjamin ketersediaan bahan pangan. ‎Jadi masyarakat tidak perlu lagi panic buying," kata Daniel, saat ditemui di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.

    Satgas Pangan hingga kini terus turun ke lapangan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Hasilnya, ‎dalam satu pekan ini, Satgas Pangan belum menemukan upaya oknum tertentu yang menimbun bahan pokok.
    "Kami tidak menemukan penimbunan. Kami terus mengawasi, melakukan upaya preventif agar tidak terjadi lonjakan harga pada barang kebutuhan prioritas."

    Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua WNI positif terkena Virus Corona/Covid-19, masyarakat menanggapi dengan belanja berlebihan di sejumlah supermarket.

    Untuk mengawasi adanya oknum pedagang yang menaikkan harga bahan pangan, Polri langsung menerjunkan Satgas Pangan untuk memantau harga di supermarket hingga ke daerah. Jika ditemukan ada penjual yang memanfaatkan keadaan, Polri tidak segan untuk menindak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.