Nilai Religiusitas Dihilangkan, PPP: KPK Lakukan Sekularisasi

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengkritik keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menghapus religiusitas dari nilai dasar KPK. "Dewas sedang melakukan proses sekularisasi dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," kata Arsul melalui pesan teks, Senin, 9 Maret 2020.

Dalam Kode Etik pimpinan KPK yang baru, nilai dasar religiusitas diganti dengan sinergitas.

Arsul mengatakan Dewan Pengawas KPK bahkan bisa dianggap mengabaikan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dewas juga bisa dinilai menganggap agama tidak penting dalam kerja pemberantasan korupsi.

Arsul mengaku tak tahu persis alasan Dewan Pengawas KPK menghapus nilai religiusitas itu. Namun dia menduga keputusan ini bisa jadi karena mereka alergi dengan berkembangnya isu adanya kelompok berjenggot, celana cingkrang, dan Taliban di KPK.

Isu yang diidentikkan dengan radikalisme itu sempat berkembang di tengah revisi Undang-undang dan pemilihan pimpinan KPK. Isu tersebut meredup setelah dua agenda itu rampung di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Arsul, isu tersebut tak bisa dijadikan alasan. Menurut politikus partai kakbah ini, perihal berjenggot, celana cingkrang, dan paham keagamaan yang dianut kalangan tertentu di KPK tak perlu dipermasalahkan. Apalagi dipergunakan sebagai alasan menghilangkan nilai religiusitas.

Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan, yang harus diawasi oleh Dewan Pengawas adalah proses penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Dewan Pengawas, kata dia, harus memastikan tak ada tebang pilih, limitasi proses hukum, atau kemandekan proses hukum. "Jadi bukan soal paham keberagamaan orang KPK apalagi soal cara berpakaian atau tampilan fisiknya."

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean sebelumnya menjelaskan nilai dasar baru KPK itu diperlukan karena terjadi perubahan dalam UU KPK. UU KPK baru, kata dia, mengharuskan lembaganya melakukan kerja sama, koordinasi, dan supervisi dengan lembaga negara lainnya. "Bahkan disebut juga operasi bersama," kata Tumpak di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan penghapusan itu tak bertujuan untuk menangkal isu radikalisme di dalam tubuh KPK. Isu radikalisme diembuskan di media sosial saat revisi UU KPK dan pemilihan calon pimpinan KPK tengah berlangsung. Isu itu lenyap setelah dua proses yang penuh polemik itu selesai. "Penghapusan itu hasil diskusi dengan para ahli," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI

 






Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

17 menit lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

27 menit lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

4 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

4 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

5 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

5 jam lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

5 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

6 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

6 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

7 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022