Massa Serukan Tolak Omnibus Law di Aksi Hari Perempuan Sedunia

Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Massa aksi Hari Perempuan Sedunia atau International Women Day 2020 menyerukan penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka). Penolakan ini menjadi salah satu seruan aksi yang digelar hari ini di ruas Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Maret 2020.

Ketua Umum Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Buruh Indonesia), Nining Elitos mengatakan aturan sapu jagat usulan Presiden Joko Widodo itu akan menyusahkan rakyat.

"RUU Cilaka, yang dirugikan tidak hanya buruh, tidak hanya masyarakat adat, pesisir, tidak hanya masyarakat miskin kota, tapi juga generasi bangsa kita, kaum pemuda," kata Nining dalam orasinya.

Nining mengatakan RUU ini sama saja dengan sejumlah RUU bermasalah yang ditolak masyarakat pada demonstrasi September lalu di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi demonstrasi mahasiswa, pelajar, dan rakyat pada September lalu itu menewaskan lima orang pemuda.

Peringatan Hari Perempuan Internasional hari ini diikuti sekitar ribuan orang dari berbagai kelompok masyarakat. Massa meneriakkan yel-yel "Rakyat bersatu tolak RUU Cilaka."

Nining mengatakan banyaknya peserta aksi hari ini menunjukkan adanya persoalan yang membayangi rakyat. Dia berujar massa aksi dari berbagai kelompok masyarakat ingin memastikan agar pemerintah tetap berpihak kepada rakyat.

"Kita semakin besar, perlawanan hari ini adalah perlawanan agar rezim berpihak kepada rakyat!" teriak Nining.

Massa aksi memenuhi ruas Jalan MH Thamrin arah Patung Kuda. Dimulai dari depan kantor Bawaslu, massa akan berjalan menuju Istana Negara.

Selain menolak omnibus law, ada sejumlah seruan lain dalam aksi International Women Day hari ini yakni (1) tuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan, (2) bangun sistem perlindungan komprehensif bagi perempuan, (3) cabut kebijakan diskriminatif gender, (4) sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, (5) tolak RKUHP, RUU Ketahanan Keluarga, dan (6) hentikan agenda pembangunan yang berpihak pada investor.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

5 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

5 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

10 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

12 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

14 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

21 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

29 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik