Aksi Hari Perempuan Internasional: Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Hari Perempuan Internasional atau International Women Day (IWD) 2020 digelar hari ini, Ahad, 8 Maret 2020. Dimulai pukul 11.00 WIB, massa menggelar long march dari depan kantor Bawaslu di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat menuju Istana Negara.

Koordinator Gerak Perempuan untuk IWD 2020, Lini Zurlia mengatakan aksi ini menyoroti pentingnya gerakan sistemik untuk menghadapi kekerasan terhadap perempuan yang juga berlangsung sistemik.

"Kenapa sistemik, karena tidak cuma dilakukan institusi negara, tapi budaya, agama, juga berkontribusi dalam melakukan pelanggengan kekerasan terhadap perempuan," kata Lini di lokasi.

Tuntutan aksi hari ini merentang dari desakan penuntasan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) seperti RUU Ketahanan Keluarga, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Ada enam tuntutan massa aksi, yakni (1) tuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan, (2) bangun sistem perlindungan komprehensif bagi perempuan, (3) cabut kebijakan diskriminatif gender, (4) sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, (5) tolak omnibus law, RKUHP, RUU Ketahanan Keluarga dan (6) hentikan agenda pembangunan yang berpihak pada investor.

Dalam keterangan persnya, Gerak Perempuan menyatakan bahwa kesetaraan, nirkekerasan, solidaritas, dan demokrasi adalah nilai dan prinsip yang harus ada untuk membangun kekuatan politik demi menghentikan kekerasan sistematis terhadap perempuan. "Kekerasan terhadap perempuan itu sistemik dan kita membutuhkan upaya perlawanan yang sistemik karena kita ingin perubahan yang sistemik juga," ujar Lini.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

6 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

7 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

8 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

10 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

10 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

14 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

17 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

19 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

26 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

34 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik