PDIP: Ada Tengara Omnibus Law Utamakan Asing Ketimbang Rakyat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersiap meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. KPK mencecar Hasto Kristiyanto soal percakapannya dengan para tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersiap meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. KPK mencecar Hasto Kristiyanto soal percakapannya dengan para tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan banyak masukan yang diterima partainya mengenai Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja atau omnibus law yang digodok pemerintah. Salah satunya, RUU itu disebut-sebut lebih mementingkan kepentingan investor asing ketimbang kepentingan rakyat Indonesia.

    "Partai menangkap aspirasi, adanya tuduhan kepentingan buruh, kepentingan rakyat dikalahkan demi karpet merah investasi asing," ujar Hasto melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 7 Maret 2020. Untuk itu,  PDIP berkomitmen menyerap aspirasi yang disuarakan oleh organisasi buruh, para akademisi, praktisi hukum dan pihak lain yang bersikap kritis terhadap RUU Cipta Kerja.

    PDIP melihat positif niat baik Presiden Jokowi di dalam merancang kebijakan legislasi terintegrasi untuk cipta kerja. “Namun, dialog dengan mereka yang kritis tetap harus dilakukan. Sebab, aspirasi rakyat sangatlah penting."

    Menurut Hasto, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, PDIP dalam posisi memberikan dukungan selama rencana peraturan ini memiliki perspektif ideologis yang mengedepankan kedaulatan ekonomi negara. "Pembahasan RUU itu jangan menjadi ajang bagi liberalisasi perekonomian yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Keadilan dalam bidang perekonomian bersifat wajib."

    Untuk itu, kata Hasto, PDIP akan membentuk tim khusus guna menjabarkan seluruh konsepsi partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memuat bagaimana sikap partai terhadap setiap materi muatan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja. “PDIP memiliki tanggung jawab ideologis agar seluruh desain undang-undang harus mengabdi pada tujuan bernegara," ujar dia.

    RUU Cipta Kerja ini digawangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga rajin bersafari ke sejumlah partai membahas omnibus law yang merupakan janji politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini.

    Airlangga mengatakan, safari dilakukannya untuk menyamakan persepsi dengan partai-partai. Dari komunikasinya dengan sejumlah partai, Airlangga mengklaim hampir seluruh partai baik di koalisi pemerintah maupun di luar koalisi, menyatakan siap membahas dan akan memberikan usulan-usulan konstruktif. "Mereka memberikan catatan menganai sosialisasi supaya lebih intensif dan juga melibatkan kalangan profesional," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2020.

    Masukan-masukan mengenai substansi RUU, kata Airlangga, juga diberikan oleh para elite partai yang disambanginya. Usul-usul itu akan dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah masing-masing fraksi. “Semuanya berproses di DPR, pertemuan (dengan petinggi partai) hanya untuk menyamakan persepsi tentang RUU Cipta Kerja."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.