Komnas Perempuan: Perempuan Kerap Jadi Korban Kejahatan Siber

Reporter

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin (kiri) bersama Azriana (tengah) dan Masruchah saat menggelar konferensi pers terkait tidak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh DPR RI periode 2014-2019 di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Perempuan atau  Komnas Perempuan menilai pemerintah masih terbata-bata merespon kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Sebab, justru kebanyakan kasus ini berakhir dengan korban yang dikriminalisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi.

"Karena berkaitan dengan penyebaran materi vulgar, padahal kasusnya itu, perempuan yang menjadi korban," ucap Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin saat dihubungi, Sabtu, 7 Maret 2020.

Mariana berujar Tim Siber Badan Reserse Kriminal Polri kerap berkunjung ke Komnas Perempuan untuk berkonsultasi tentang pemetaan kasus kekerasan di internet. "Mereka masih belum mendapat gambaran jelas definisi kekerasan di online itu seperti apa, jadi kami masih mendampingi," kata Mariana.

Sehingga, kata Mariana, dasar hukum yang dijadikan untuk menjerat pelaku kekerasan perempuan di ranah siber ini, belum jelas. Ke depan, Mariana pun meminta pemerintah untuk lebih serius menetapkan aturan hukum untuk kasus kekerasan di ranah siber.

Komnas Perempuan pun membuka pintu jika pemerintah mau bersinergi membicarakan peristiwa ini. "Selain aturan hukum, juga harus ada kejelasan dalam memilah mana data berbasis gender dan atau kekerasan, mana yang bukan," ucap Mariana.

Sebagai informasi, Komnas Perempuan mencatat kenaikan sebesar 300 persen dalam kasus kekerasan terhadap perempuan lewat dunia siber yang dilaporkan melalui Komnas Perempuan.

Kenaikan tersebut cukup signifikan dari semula 97 kasus pada 2018 menjadi 281 kasus pada 2019. Mariana menjelaskan, kenaikan terjadi dikarenakan perempuan banyak menjadi korban intimidasi berupa penyebaran foto atau video porno.

Komnas Perempuan bahkan mengemukakan bahwa pelaku merupakan orang terdekat, pasangan, ataupun orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya. "Yang menjadi catatan adalah adanya peningkatan kasus siber sebagai pola baru di tahun ini yang ternyata persoalannya adalah belum memiliki perlindungan hukum dan keamanan dalam internet terutama untuk perempuan," kata Mariana.

ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI






Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

3 hari lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

7 hari lalu

BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

BSSN diminta segera membongkar sosok hacker Bjorka.


Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

16 hari lalu

Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, disebut lelah karena terus menerus menjalani pemeriksaan oleh polisi.


Mengenal BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara

23 hari lalu

Mengenal BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN ikut menelusuri identitas peretas Bjorka


6 Poin Keberatan Deolipa Terhadap Komnas Perempuan, Soal Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

24 hari lalu

6 Poin Keberatan Deolipa Terhadap Komnas Perempuan, Soal Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Deolipa Yumara menyampaikan keberatan terhadap Komnas Perempuan yang dinilai melampaui kewenangannya soal Putri Candrawathi.


Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J

24 hari lalu

Deolipa Yumara Surati Jokowi, Mahfud Md, dan Komnas Perempuan Soal Kasus Brigadir J

Eks pengacara Bharada E, Deolipa Yumara meminta Jokowi mengambil langkah tegas terhadap penyimpangan kepolisian dalam kasus Brigadir J


Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui

25 hari lalu

Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui

Sebanyak 12 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang calon pendeta di Kabupaten Alor NTT. Berikut 5 faktanya.


Pakar: Masyarakat Hanya Bisa Diam Melihat Kebocoran Data yang Marak Terjadi

26 hari lalu

Pakar: Masyarakat Hanya Bisa Diam Melihat Kebocoran Data yang Marak Terjadi

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai saat ini masyarakat hanya bisa diam melihat kebocoran data yang bertubi-tubi terjadi di Indonesia.


Bjorka Terus Bocorkan Data Rahasia, BSSN: Kami Validasi Data yang Dipublikasikan

26 hari lalu

Bjorka Terus Bocorkan Data Rahasia, BSSN: Kami Validasi Data yang Dipublikasikan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) buka suara soal dugaan kebocoran data surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Joko Widodo.


Soal Kasus Brigadir J, JPHPKKS Keluarkan 6 Rekomendasi

27 hari lalu

Soal Kasus Brigadir J, JPHPKKS Keluarkan 6 Rekomendasi

JPHPKKS meminta polisi mewaspadai adanya obstruction of justice jilid II dalam kasus kematian Brigadir J