Pilkada 2020, PP Muhammadiyah Ingatkan Hal Ini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini tak tercederai proses proses tak sehat yang pada akhirnya membawa kerugian bagi bangsa Indonesia

    "Kami berharap pilkada serentak tak mencederai proses demokrasi dengan melahirkan sisa sisa kontestasi yang bersuasana kerusuhan, perseteruan, adu domba, fitnah, hoax dan hal yang membawa rusaknya kerukunan sebagai bangsa," ujar Haedar di Yogyakarta, Jumat, 6 Maret 2020.

    Pelaksanaan pilkada serentak tahun ini akan digelar pada September 2020. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada yang tersebar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

    Muhammadiyah mendorong para peserta pilkada serentak kali ini tak ada lagi yang menghalalkan segala cara, bermain politik uang, melanggar hukum dan ketertiban sosial serta mengabaikan prinsip prinsip demokrasi. Karena proses yang menghalalkan segala cara ini jelas akan merusak demokrasi itu sendiri.

    "Kontestasi Pilkada harusnya berlangsung sehat, ikuti aturan bermain secara taat asas, dan jadikan proses demokrasi berkualitas bukan proses yang prosedural," kata Haedar.

    Haedar tak menampik seringkali publik disodori pilkada yang menyisakan masalah karena sejak awal prosesnya tak taat koridor hukum yang berlaku atau proses yang mencederai proses demokrasi itu sendiri.

    Ia pun berharap, pada pihak yang memenangkan pilkada itu tak menyertainya dengan pesta pora berlebihan sehingga membuat pihak yang kalah merasa teralienasi atau disingkirkan. Kemenangan pilkada, menurut Haedar, sepatutnya dianggap sebagai amanah memperjuangkan masyarakat di daerah.

    "Begitu pun bagi pihak yang kalah harus bisa lapang hati, tidak perlu memercikkan suasana permusuhan," kata Haedar.

    Haedar mendorong pihak yang kalah menempuh jalur hukum yang sudah disediakan. "Terlalu mahal harganya bagi Indonesia ketika usai pilkada berujung tindakan anarkis, yang mengganggu sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

    Lebih jauh, Haedar menuturkan lewat pilkada serentak ini bisa menuntun ke arah semakin terwujudnya penerapan sila lima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Ia pun menyerukan agar pelaksanaan pilkada 2020 ini sebagai usaha bersama mewujudkan cita-cita nasional bangsa. "Jadikan pilkada serentak ini sebagai upaya kolektif mewujudkan cita cita nasional itu," ujarnya.

    Haedar berharap pilkada 2020
    benar-benar menjadi tonggak baru mewujudkan cita-cita nasional, terutama di level daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pesta demokrasi itu seharusnya bisa semakin membuat daerah di Indonesia menjadi wilayah yang berkembang pesat. "Pilkada itu juga menjadi media untuk mengajarkan semangat hidup rukun dalam perbedaan, kebhinekaan dan spirit gotong royong," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.