Pilkada 2020, PP Muhammadiyah Ingatkan Hal Ini

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini tak tercederai proses proses tak sehat yang pada akhirnya membawa kerugian bagi bangsa Indonesia

"Kami berharap pilkada serentak tak mencederai proses demokrasi dengan melahirkan sisa sisa kontestasi yang bersuasana kerusuhan, perseteruan, adu domba, fitnah, hoax dan hal yang membawa rusaknya kerukunan sebagai bangsa," ujar Haedar di Yogyakarta, Jumat, 6 Maret 2020.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun ini akan digelar pada September 2020. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada yang tersebar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Muhammadiyah mendorong para peserta pilkada serentak kali ini tak ada lagi yang menghalalkan segala cara, bermain politik uang, melanggar hukum dan ketertiban sosial serta mengabaikan prinsip prinsip demokrasi. Karena proses yang menghalalkan segala cara ini jelas akan merusak demokrasi itu sendiri.

"Kontestasi Pilkada harusnya berlangsung sehat, ikuti aturan bermain secara taat asas, dan jadikan proses demokrasi berkualitas bukan proses yang prosedural," kata Haedar.

Haedar tak menampik seringkali publik disodori pilkada yang menyisakan masalah karena sejak awal prosesnya tak taat koridor hukum yang berlaku atau proses yang mencederai proses demokrasi itu sendiri.

Ia pun berharap, pada pihak yang memenangkan pilkada itu tak menyertainya dengan pesta pora berlebihan sehingga membuat pihak yang kalah merasa teralienasi atau disingkirkan. Kemenangan pilkada, menurut Haedar, sepatutnya dianggap sebagai amanah memperjuangkan masyarakat di daerah.

"Begitu pun bagi pihak yang kalah harus bisa lapang hati, tidak perlu memercikkan suasana permusuhan," kata Haedar.

Haedar mendorong pihak yang kalah menempuh jalur hukum yang sudah disediakan. "Terlalu mahal harganya bagi Indonesia ketika usai pilkada berujung tindakan anarkis, yang mengganggu sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Lebih jauh, Haedar menuturkan lewat pilkada serentak ini bisa menuntun ke arah semakin terwujudnya penerapan sila lima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia pun menyerukan agar pelaksanaan pilkada 2020 ini sebagai usaha bersama mewujudkan cita-cita nasional bangsa. "Jadikan pilkada serentak ini sebagai upaya kolektif mewujudkan cita cita nasional itu," ujarnya.

Haedar berharap pilkada 2020
benar-benar menjadi tonggak baru mewujudkan cita-cita nasional, terutama di level daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pesta demokrasi itu seharusnya bisa semakin membuat daerah di Indonesia menjadi wilayah yang berkembang pesat. "Pilkada itu juga menjadi media untuk mengajarkan semangat hidup rukun dalam perbedaan, kebhinekaan dan spirit gotong royong," ujarnya.






Perjalanan Gesang Sang Maestro Keroncong Mengalir Sampai Jauh

19 jam lalu

Perjalanan Gesang Sang Maestro Keroncong Mengalir Sampai Jauh

Pada 105 tahun yang lalu, tepatnya 1 Oktober 1917, pemain keroncong legendaris bernama Gesang Martohartono lahir ke dunia. Ini perjalanam hidupnya.


Rangkaian Acara Muhammadiyah Expo di Yogyakarta, Dari Pengajian Hingga Bazar

2 hari lalu

Rangkaian Acara Muhammadiyah Expo di Yogyakarta, Dari Pengajian Hingga Bazar

Muhammadiyah Jogja Expo 2022 ini juga difokuskan sebagai syiar Muktamar sekaligus ajang silaturahmi.


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

2 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

4 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

9 hari lalu

Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

Anwar Abbas mengatakan hakim agung yang ditangkap tangan KPK kemarin bakal menimbulkan keresahan masyarakat dan malapetaka


Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

13 hari lalu

Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

Penggelaran Sir seperti untuk Azyumardi Azra telah menjadi bagian dari sistem kerajaan sejak dilembagakan oleh King George V pada 1917.


Bagaimana Konsep Imam Mahdi, Sang Juru Selamat Akhir Zaman dalam Islam?

13 hari lalu

Bagaimana Konsep Imam Mahdi, Sang Juru Selamat Akhir Zaman dalam Islam?

Belum lama ini, warga Riau berinisial WAM, diringkus Polda Riau setelah mengaku sebagai Imam Mahdi. Lalu siapa sebenarnya Imam Mahdi dalam Islam?


Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

14 hari lalu

Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

LHKP Muhammadiyah menyuarakan dukungan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau ambang batas presiden


Azyumardi Azra Meninggal, Lukman Hakim: Ilmuwan Tulen Tak Tergoda Politik Praktis

14 hari lalu

Azyumardi Azra Meninggal, Lukman Hakim: Ilmuwan Tulen Tak Tergoda Politik Praktis

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa sosok Azyumardi Azra adalah ilmuwan tulen yang tak tergoda politik praktis.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

14 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.