Boyamin Saiman Sebut Pimpinan KPK Banyak Retorika dan Gimik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menunjukkan dua buah iPhone 11 untuk pemberi informasi keberadaan Harun Masiku dan Nurhadi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. Ponsel tersebut akan diberikan kepada siapa saja yang memiliki informasi valid terkait keberadaan mereka. TEMPO/Imam Sukamto

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menunjukkan dua buah iPhone 11 untuk pemberi informasi keberadaan Harun Masiku dan Nurhadi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. Ponsel tersebut akan diberikan kepada siapa saja yang memiliki informasi valid terkait keberadaan mereka. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak retorika dan gimik.

    Salah satu yang ia contohkan adalah pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang akan mengejar buronan Harun Masiku sampai tertangkap. Menurut dia, ini bukan pernyataan pemimpin yang berintegritas.

    “Kemudian pimpinan KPK sekarang ini lebih banyak retorika, lebih banyak pada posisi gimik juga. Ini lah yang kemudian terus terang saja mengecewakan,” kata Boyamin dalam diskusi Opini, di Ibis Tamarin, Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.

    Pernyataan Firli, yang menyebut akan mengejar Harun Masiku sampai tertangkap menurutnya tak mencerminkan pemimpin berintegritas. Seharusnya, kata dia, Firli mematok jangka waktu kapan KPK akan menangkap Harun.

    “Kalau penegak hukum yang berintegritas pasti ngomong, saya akan tangkap dalam jangka waktu maksimal enam bulan. Kalau gagal saya akan mundur, itu baru pemimpin. Ini mengatakan sampai tertangkap, kalau sampai kiamat enggak tertangkap mau apa,” kata dia.

    Sebelumnya Firli mengatakan KPK masih mengejar Harun. KPK, kata dia, terus melacak keberadaan calon anggota legislatif dari PDIP ini di lokasi yang dicurigai tempat ia bersembunyi.

    Ia mengatakan tak memasang target kapan akan bisa menangkap Harun. "Saya tidak pernah bicara menargetkan waktu tangkap orang. Tangkap orang itu ibarat cari jarum dalam sekam," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.